Sidang Etik Kasus Penyadapan Irjen Eko Hadi Digelar: Tidak Ada Perlakuan Istimewa

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 12:33
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (Humas Polri)

Ntvnews.id, Jakarta - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.

Persidangan ini dilakukan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga akses ilegal (illegal access) yang diduga dilakukan saat bertugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Sidang KKEP tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaksanaan sidang merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi terhadap seluruh anggota kepolisian.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 24 April 2026. ANTARA/Nadia Putri Rahmani <b>(Antara)</b> Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 24 April 2026. ANTARA/Nadia Putri Rahmani (Antara)

Adapun persidangan tersebut dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan. 

Lalu anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.

Dalam persidangan, Eko Hadi Santoso dimintai pertanggungjawaban terkait sejumlah dugaan pelanggaran ketika menjalankan tugas di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan kewenangan, tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki.

Pemeriksaan juga mencakup pelaksanaan tugas Eko Hadi, baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan, penanganan perkara etik tersebut dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Artinya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan aturan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri <b>(Antara)</b> Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri (Antara)

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia memastikan Polri tidak memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Seluruh tahapan pemeriksaan harus berjalan secara profesional, objektif, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai ketentuan, Polri turut menghadirkan unsur pendamping hukum dan penuntut dari internal institusi.

Dalam sidang tersebut, terdapat dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri yang bertugas sebagai pembela. Sementara itu, dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dihadirkan sebagai penuntut.

Selain unsur internal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai bagian dari pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menjelaskan, hingga keterangan tersebut disampaikan, sidang KKEP terhadap EHS masih berlangsung. Polri akan mengumumkan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.