NTVNews.id, Jakarta - Praktik judi online (judol) yang beroperasi di Indonesia ternyata dikendalikan menggunakan server di luar negeri. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengungkap bahwa server situs perjudian online yang dibongkar dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut berada di Finlandia dan Amerika Serikat.
Penggunaan server lintas negara ini diduga menjadi strategi sindikat judi online untuk menghindari pengawasan serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak aktivitas mereka.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto mengungkapkan fakta tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. Menurutnya, sindikat tersebut sengaja memanfaatkan infrastruktur teknologi yang berada di luar wilayah Indonesia untuk menjalankan operasional situs perjudian online.
"Sindikat ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahui lokasinya ada di luar negeri, yaitu negara Finlandia dan Amerika," ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan server di luar negeri bertujuan menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Hingga kini, penyidik masih mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai operator situs tersebut.
Dalam pengungkapan kasus judi online yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ini, Bareskrim Polri telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dana hasil perjudian.
Dari ratusan rekening tersebut, penyidik berhasil mengamankan aset dengan nilai mencapai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28 miliar. Suhasto menyebut jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Pasalnya, penyidik menduga aktivitas situs perjudian online yang menjadi objek penyelidikan belum sepenuhnya berhenti.
"Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN," ujar Suhasto.
Penyidik kini juga berupaya mengidentifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner yang diduga mengendalikan aliran uang hasil perjudian online tersebut.
Pengungkapan kasus TPPU yang bersumber dari praktik judi online ini merupakan hasil operasi siber Subdit IV Dirtipideksus Bareskrim Polri yang telah berlangsung sejak 2025. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Oktober 2026.
Bareskrim Bongkar Praktik Judi Online, 322 Rekening Diblokir dan Rp28 Miliar Disita (NTVNews.id/Adiansyah)
Dalam proses awal, penyelidik melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap aktivitas sebuah situs yang disebut sebagai Website A. Pemeriksaan mencakup sistem permainan, mekanisme pemasangan taruhan, hingga metode transaksi keuangan yang digunakan para pemain.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa situs tersebut menyediakan beragam pilihan permainan perjudian. Mulai dari permainan kartu, kasino langsung (live casino), balapan, togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, poker, hingga promosi e-sport.
Untuk melakukan deposit maupun transaksi, pengguna dapat memanfaatkan berbagai metode pembayaran. Di antaranya melalui QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik atau e-money, hingga transfer pulsa.
Pola transaksi tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan karena diduga dimanfaatkan untuk mengalirkan dan menyamarkan dana yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam mengusut jaringan keuangan sindikat judi online tersebut, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Koordinasi dilakukan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi rekening yang digunakan sebagai tempat penyetoran uang, serta menganalisis pola transaksi yang diduga berkaitan dengan upaya menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian.
Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan memblokir situs yang digunakan sindikat tersebut.
Menurut Suhasto, website yang menjadi objek penyidikan telah diblokir dan dimasukkan ke dalam basis data Trust Positif Komdigi. Dengan demikian, situs tersebut tidak dapat diakses secara normal oleh masyarakat dari wilayah Indonesia.
Namun, pemblokiran tersebut belum sepenuhnya menghentikan akses terhadap situs perjudian itu. Pasalnya, infrastruktur server yang berada di luar negeri memungkinkan pengguna tetap mencoba mengakses website melalui jaringan virtual private network (VPN).
Bareskrim Polri menegaskan penyidikan kasus pencucian uang dari aktivitas judi online tersebut masih terus berjalan. Salah satu fokus utama penyidik saat ini adalah mengungkap identitas pemilik uang dan pihak yang menjadi penerima manfaat dari dana yang tersimpan dalam ratusan rekening tersebut.
Suhasto menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan berbagai barang bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pihak yang diduga menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil perjudian online.
Adapun terhadap 322 rekening yang telah diblokir, penyidik akan melakukan konfirmasi kepada masing-masing pihak yang tercatat sebagai pemilik rekening.
Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, rekening berstatus tidak aktif (dormant), atau menggunakan identitas pihak lain sebagai nominee, dana di dalamnya dapat disita dan dipindahkan ke rekening penampungan Bareskrim Polri.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, penyelenggaraan perjudian, serta aktivitas perjudian melalui sistem elektronik.
Pasal yang dipersangkakan meliputi Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto (Ntvnews.id/Adiansyah)