Ntvnews.id, Jakarta - Jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran Rusia ternyata menyasar masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Selain mantan anggota TNI dan Polri, kelompok perekrut juga membidik warga sipil, mulai dari buruh, pekerja serabutan, karyawan swasta hingga mantan admin judi online (judol) di luar negeri.
Temuan tersebut terungkap dalam penyelidikan kasus dugaan perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia yang ditangani Polres Metro Jakarta Barat. Polisi menemukan bahwa pengalaman militer bukan menjadi persyaratan utama bagi seseorang untuk mengikuti perekrutan tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menjelaskan, siapa pun yang tertarik dengan tawaran perekrut berpeluang diberangkatkan ke Rusia. Setibanya di sana, para calon tentara bayaran akan menjalani pelatihan militer sebelum dikirim ke medan perang.
"Jadi, mereka bukan dari semuanya berlatar belakang militer atau kepolisian. Jadi siapa pun yang berangkat, silakan berangkat, dan mereka dilatih di sana," kata Nasriadi.
Untuk menarik minat calon korban, jaringan tersebut diduga menawarkan imbalan finansial dalam jumlah besar. Nasriadi menyebut, calon anggota dijanjikan nilai kontrak mencapai Rp400 juta, dengan bayaran bulanan sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta.
Tak hanya gaji dan nilai kontrak, perekrut juga disebut menjanjikan bonus tambahan bagi WNI yang berhasil menembak tentara Ukraina. Bonus tersebut diklaim akan diberikan apabila aksi penembakan dapat dibuktikan melalui rekaman video.
Baca Juga: Harga Emas Antam Berpotensi Naik ke Level Rp2,6 Juta dalam Sepekan
Namun, tawaran keuntungan finansial itu tidak sebanding dengan ancaman keselamatan yang mengintai para WNI di medan perang. Salah satu korban bahkan dilaporkan mengalami luka serius akibat terkena ranjau hingga harus menjalani amputasi.
Nasriadi mengungkapkan, kondisi korban tidak serta-merta membuatnya terbebas dari kewajiban bertempur. Setelah menjalani perawatan, korban tersebut diduga tetap diminta kembali ke medan perang.
Polisi juga menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal terkait durasi kontrak. Para WNI disebut awalnya dijanjikan masa kerja selama satu tahun. Akan tetapi, kenyataan di lapangan diduga berbeda karena mereka tidak memiliki keleluasaan untuk meninggalkan Rusia setelah kontrak berakhir.
"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Kenyataanlah kontrak sampai dengan mati atau sampai dengan berperang usai. Artinya mereka tidak bisa pulang," ujar Nasriadi.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi mencatat sedikitnya 23 WNI masuk dalam jaringan perekrutan tersebut. Sebanyak 15 orang di antaranya telah diberangkatkan ke Rusia, sementara delapan lainnya berhasil digagalkan sebelum meninggalkan Indonesia.
Penyidik juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas satu warga negara Rusia, satu warga negara Ukraina, serta enam warga negara Indonesia.
Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam perekrutan dan pengiriman WNI ke Rusia untuk mengikuti perang melawan Ukraina.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi. (Antara)