Pembangunan Gedung DPR hingga MA di IKN Terus Berjalan, Ini Progresnya

Ntvnews.id, Jakarta - Otorita IKN menyampaikan bahwa pembangunan Gedung dan Infrastruktur Jalan Kawasan Lembaga Legislatif telah mencapai rata-rata progres fisik 25,40 persen, sementara Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Jalan Kawasan Lembaga Yudikatif 32,83 persen.

Perkembangan tersebut disampaikan saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Peninjauan dimulai dari kawasan legislatif, tepatnya di lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna, kemudian berlanjut ke kawasan yudikatif melalui lokasi pembangunan Gedung Mahkamah Agung.

Rangkaian kunjungan juga mencakup lokasi investasi PT Star Bright International Investment serta pembangunan kolam retensi yang mendukung infrastruktur dasar IKN.

Baca juga: OIKN Pastikan Karhutla Tak Ganggu Pembangunan IKN

Berdasarkan data pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif di IKN, progres Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen.

Sementara, progres pekerjaan fisik DPR I mencapai 21,91 persen, DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) progres fisiknya mencapai 20,25 persen. Sedangkan progres pembangunan jalan Kawasan Legislatif telah mencapai 41,49 persen.

Progres pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif di IKN menunjukkan perkembangan pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen.

Sedangkan progres pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 46,69 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai koridor target.

Aswin mendorong pelaksana proyek dalam menjaga intensitas dan meningkatkan kecepatan pekerjaan agar target di akhir tahun dapat tercapai.

“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin dalam keterangan tertulis, Minggu 15 November 2026.

Selain memantau proyek pemerintahan, Basuki turut meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.

Baca juga: Atasi Karhutla 44 Km dari IKN, TNI AU Terjunkan Helikopter Water Bombing

Aswin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut Kepala Otorita IKN memberikan sejumlah arahan-arahan dan masukan mengenai pelaksanaan konstruksi, desain bangunan, dan rencana pengembangan investasi.

Menurutnya, penting untuk menjaga kualitas bangunan dan desain agar hasil pembangunan memenuhi kebutuhan serta harapan pasar.

“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan kedepan maupun investasinya. Disitu Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ujar Aswin

Rombongan kemudian meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas tampungan sebesar 243.000 m3, yang progres pekerjaannya telah mencapai sekitar 70 persen. Adapun realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target pekerjaan sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.

Pembangunan kolam retensi tersebut merupakan penerapan konsep sponge city di Nusantara, yang bertujuan mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air. Infrastruktur ini juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029.

Pembangunan ditargetkan segera selesai, termasuk mencakup gedung perkantoran serta infrastruktur pendukung untuk melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.