MERAH PUTIH: Wapres Ganti Pemain, CELIOS Ungkap Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Pergantian dan dinamika posisi Wakil Presiden Republik Indonesia terus menjadi sorotan publik serta pelaku pasar keuangan. Di tengah ketidakpastian politik dan tantangan pemulihan ekonomi nasional, isu utama yang menyita perhatian investor bukan sekadar figur politik di tampuk kepemimpinan, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan mengalokasikan anggaran negara secara efektif.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memberikan analisis mendalam mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Nailul Huda menekankan bahwa kunci utama pemulihan ekonomi nasional berada pada kualitas belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai posisi pengeluaran negara yang terus membengkak melebihi penerimaan, Nailul Huda meluruskan bahwa Indonesia saat ini memang mengadopsi rezim fiskal ekspansif. Menurutnya, skema defisit dibuat untuk menopang pertumbuhan melalui belanja pemerintah yang lebih besar daripada pendapatan yang dihimpun dari masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan defisit tersebut wajib dikendalikan secara ketat sesuai koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, batas maksimal defisit anggaran ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Memang kalau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, itu kan rezimnya memang kita rezim defisit ya. Artinya ada fiskal ekspansif, di mana pengeluaran pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dikumpulkan dari masyarakat. Dan utang inilah yang memang kita jaga di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, di mana ditetapkan batas defisitnya itu 3 persen dari GDP kita," ujar Nailul Huda saat hadir sebagai narasumber dalam program MERAH PUTIH di Nusantara TV yang dipandu Host Maria Anneke, Jumat (13/11/2026).

Nailul mengungkapkan bahwa angka defisit fiskal pada tahun anggaran 2025 sudah berada di kisaran 2,92 persen dari PDB. Posisi ini dinilainya sudah sangat mengkhawatirkan karena mendekati batas maksimal toleransi undang-undang. Oleh karena itu, tantangan mendasar pemerintah bukan sekadar membalikkan posisi menjadi surplus, melainkan memastikan setiap rupiah belanja yang menghasilkan defisit benar-benar terserap untuk kegiatan yang bernilai tambah tinggi.

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796,8 Triliun, Menkeu Ucapkan Terima Kasih

"Pertanyaannya adalah bukan membalikkan bahwa penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, tetapi menjaga bahwa pengeluaran itu meskipun defisit, itu juga produktif. Pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah seharusnya lebih kepada memberikan stimulus ekonomi. Kalau kita lihat angka belanja modal yang sifatnya menggerakkan ekonomi secara langsung, sekarang persentasenya menurun. Yang naik adalah belanja terkait pertahanan dan sebagainya," tegas Nailul.

Ia menambahkan bahwa alokasi belanja produktif harus diprioritaskan pada dua pilar utama yaitu stimulus ekonomi langsung dengan mengucurkan anggaran pada proyek-proyek padat karya dan penguatan kapasitas UMKM yang mampu memutar roda ekonomi lokal secara simultan. Kemudian perlindungan daya beli masyarakat dengan mempertahankan alokasi subsidi dasar tepat sasaran, khususnya subsidi energi BBM dan LPG 3 kg, guna menahan tekanan inflasi di tingkat akar rumput.

"Menjaga daya beli inilah yang penting, seperti subsidi BBM ataupun subsidi energi LPG. Itu tetap perlu dijaga karena bisa menstabilkan daya beli kita sehingga tidak terjatuh. Dua hal itu yang saat ini terkait fiskal bisa dilakukan pemerintah untuk pengelolaan yang lebih baik," lanjutnya.

Terkait spekulasi pasar mengenai pergantian figur Wakil Presiden dan dampaknya terhadap kepercayaan investor internasional, Nailul Huda menegaskan bahwa investor global bertindak sangat rasional. Pihak asing tidak hanya melihat manuver politik harian, melainkan menyoroti konsistensi tata kelola APBN dan kredibilitas manajemen risiko fiskal.

Apabila pemerintah mampu menunjukkan efektivitas belanja yang berorientasi pada pertumbuhan dan mampu mempertahankan disiplin defisit di bawah 3 persen, maka iklim investasi nasional akan secara otomatis merespons positif.

"Ketika stimulus ekonomi jalan dan pengelolaan fiskal baik, investor pasti akan melihat bahwa Indonesia sangat berpotensial, baik itu untuk Foreign Direct Investment (FDI) maupun pasar sektor keuangan. Mereka pasti akan melihat sinyal positif dari negara kita," ungkap Nailul Huda.