Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program sertifikat tanah gratis merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu. Menurutnya, masih banyak warga yang telah menempati dan menguasai tanah selama belasan hingga puluhan tahun namun belum memiliki dokumen legalitas yang sah.
"Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat," ujar Maruarar, dalam keterangannya, 16 November 2026.
Baca Juga: Maruarar Sirait: Pembiayaan Bunga Rendah Harus Berpihak kepada Rakyat dan UMKM
Ia menjelaskan, pemberian sertifikat gratis ini menjadi wujud kehadiran negara untuk melindungi hak kepemilikan tanah warga sekaligus mendongkrak kesejahteraan mereka. Kebijakan ini tidak berjalan sendiri, melainkan diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah lainnya di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi.
"Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen," jelasnya.
Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, pemerintah berharap intervensi yang diberikan tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat aspek legalitas hukum dan stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat.
Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah berencana memperluas cakupan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026 mendatang. Peningkatan target ini terlihat signifikan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Di Kabupaten Bogor, target sasaran program bedah rumah melonjak tajam dari 1.346 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026. Sementara itu, untuk lingkup Provinsi Jawa Barat, jumlah unit rumah yang menjadi sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
Selain sertifikat gratis dan bedah rumah, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak melalui skema rumah subsidi. Kemudahan tersebut mencakup penetapan suku bunga kredit sebesar lima persen per tahun serta uang muka ringan sebesar satu persen.
Baca Juga: Jensen Huang Dikabarkan Pertimbangkan Kembali Jadi CEO Nvidia
Pemerintah juga memberlakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Maruarar menekankan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini dirancang secara terpadu guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak huni, aman, dan terjangkau.
"Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," pungkasnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)