Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar inspeksi pelaksanaan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau "Tender Rakyat" mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Tito mengapresiasi penerapan mekanisme tersebut karena dinilai terbuka bagi masyarakat. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang tersedia sekaligus harga yang ditawarkan secara transparan.
"Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 26 Juli 2026.
Hal tersebut disampaikan Tito saat melakukan inspeksi program bedah rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam kegiatan itu, Mendagri berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia juga mengecek serta memverifikasi data bahan bangunan dan harga yang ditampilkan dalam mekanisme Tender Rakyat.
Menurut Tito, mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga lebih terjangkau karena proses pemilihan dilakukan secara terbuka.
"Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian yang layak.
Baca Juga: Tito Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi untuk Kendalikan Inflasi Semester II 2026
Salah satu upaya yang dilakukan yakni pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas," tutur Mendagri.
Tito berharap berbagai kemudahan tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut karena pembangunan rumah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
