Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Antara)
Ntvnews.id, Sumedang - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan karakteristik daerah penugasan serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki latar belakang beragam. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia.
Dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu, Tito mengatakan para lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien.
Ia menjelaskan, luas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ditambah jumlah penduduk yang besar dan tingkat keberagaman masyarakat yang tinggi, membuat penyelenggaraan pemerintahan memiliki tantangan yang tidak sederhana.
"Indonesia kita adalah negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya," kata Tito.
Baca Juga: AHY Dorong Praja IPDN Jadi ASN Unggul Adaptif
Lebih lanjut, Tito menerangkan keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai karakter sosial yang berbeda. Mengacu pada pandangan seorang sosiolog, ia menyebut Indonesia memiliki empat tipe masyarakat, yaitu informative society, industrial society, agricultural society, dan pre-agricultural society. Masing-masing kelompok tersebut membutuhkan pendekatan pelayanan pemerintahan yang berbeda.
Karena itu, menurut Tito, ASN tidak bisa menerapkan pola pelayanan yang seragam di seluruh daerah. Kemampuan memahami kondisi sosial masyarakat di lokasi penugasan menjadi syarat penting agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
"Adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka, Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, dan harus siap dengan itu," ujarnya.
Selain itu, Tito mengingatkan para lulusan IPDN agar siap ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia tanpa memilih lokasi penugasan. Ia menegaskan setiap ASN harus mampu mengaplikasikan ilmu pemerintahan sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat di daerah tempat mereka bertugas.
Baca Juga: Dampingi AHY di IPDN, Sigit Raditya Tekankan Pentingnya SDM Unggul
"Harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta," kata Tito.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
