Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan paparan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak mengurangi optimalnya kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Tito, hal tersebut tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau sebesar 99,46 persen dari pagu efektif senilai Rp3,79 triliun.
"Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," kata Tito.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 juli 2026.
Baca juga: Tito Karnavian: Kemendagri Siap Integrasikan Data Kependudukan ke Sistem Satu Data Indonesia
Ia menjelaskan, pada awalnya pagu anggaran Kemendagri Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,79 triliun. Namun, setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja, anggaran tersebut turun menjadi Rp2,61 triliun.
Selanjutnya, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun guna mendukung berbagai kebutuhan strategis kementerian.
Tito mengungkapkan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program prioritas, antara lain memperkuat infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), memenuhi belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta meningkatkan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
Baca juga: Kemendagri dan Pemda Perkuat Sinergi untuk Maksimalkan Program Bedah Rumah
Dari sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatat hasil yang melampaui target. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau setara 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar.
Capaian tersebut terutama berasal dari layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil.
"Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," ujarnya.
Selain kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kemendagri juga mencatat sejumlah indikator kinerja yang positif. Nilai kinerja anggaran mencapai 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 yang masuk kategori A.
Baca juga: Kemendagri Targetkan Program BSPS Menjangkau 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni pada 2026
Di bidang perencanaan pembangunan, Kemendagri juga memperoleh predikat sangat baik berdasarkan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik," kata Tito.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
