Kemendagri Targetkan Program BSPS Menjangkau 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni pada 2026

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 7 Jul 2026, 10:45
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah menargetkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat menjangkau 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang tahun ini.

Untuk mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah saat ini mengoordinasikan pendataan calon penerima dari seluruh wilayah di Indonesia.

“Kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Tito usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Selain melalui verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), usulan penerima bantuan juga akan diperiksa oleh Kementerian PKP yang memiliki kewenangan dalam menentukan kriteria rumah yang berhak memperoleh bantuan.

Baca JugaMendagri dan Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Bantul, Rumah Warga Jadi Sorotan

Tito menjelaskan mekanisme serupa diterapkan pada program bedah rumah di kawasan perbatasan. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah tersebut dapat diperbaiki melalui program itu.

“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu (dari daerah perbatasan) dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak (mengecek),” jelasnya.

Untuk mempercepat pencapaian target BSPS, Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, hingga jajaran BPS kabupaten dan kota.

Menurut Tito, koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perbaikan rumah.

Baca JugaSoal Gentengisasi, AHY: Ada Namanya BSPS, Ini Bisa Dikatakan Semacam Program Bedah Rumah

“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan yang diberikan Mendagri beserta Kepala BPS dalam menyukseskan program perumahan. Ia menilai koordinasi yang difasilitasi Kemendagri dengan para kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program.

“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik,” ujar Maruarar.

(Sumber: Antara)

x|close