Ntvnews.id, Berlin - Menteri Negara Olahraga Jerman Christiane Schenderlein mengkritik tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah yang diterima pemain tim nasional AS, Folarin Balogun, pada ajang Piala Dunia 2026. Menurut Schenderlein, urusan politik tidak seharusnya mencampuri keputusan yang terjadi di lapangan sepak bola.
Dilansir dari AFP, Selasa, 7 Juli 2026, pemerintah Jerman menegaskan bahwa ranah olahraga harus tetap independen dan bebas dari campur tangan politik. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump diketahui mendesak FIFA untuk meninjau kembali hukuman kartu merah yang dijatuhkan kepada Balogun.
"Keputusan wasit adalah urusan olahraga. Politik tidak punya tempat di lapangan," kata Menteri Negara Olahraga Christiane Schenderlein kepada AFP dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah Jerman menghormati otonomi olahraga." tambahnya.
Baca Juga: Pelayat Ali Khamenei Serukan Balas Dendam, Sebut Hal Ini ke Trump
Sebelumnya, Donald Trump mengungkapkan alasan di balik keterlibatannya dalam polemik kartu merah yang diterima Balogun saat pertandingan Piala Dunia 2026 melawan Bosnia. Trump mengakui bahwa dirinya sempat meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melakukan peninjauan terhadap keputusan wasit.
Dalam keterangannya, Trump menyebut keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Balogun sebagai keputusan yang buruk. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta FIFA untuk secara langsung membatalkan sanksi tersebut.
"Saya meminta peninjauan karena saya tidak berpikir itu pelanggaran," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
"Yang saya lakukan hanyalah meminta peninjauan, saya tidak mengatakan Anda harus melakukan ini (kartu merah dibatalkan)," sambungnya.
Polemik ini memicu perdebatan internasional mengenai batas keterlibatan pemimpin politik dalam urusan olahraga, khususnya dalam kompetisi sepak bola tingkat dunia yang selama ini menjunjung prinsip independensi dan otonomi federasi olahraga.
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/pri. (Antara)