Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan yang menyebut Amerika Serikat membatasi operasi militer Israel di Lebanon. Netanyahu menegaskan bahwa kabar yang menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang Israel menyerang terowongan milik kelompok Hizbullah di Lebanon tidak benar.
"Saya mendengar ada pemberitaan di media bahwa Presiden Trump meminta agar kami tidak bertindak terhadap terowongan-terowongan teror di Lebanon. Itu hanya mitos, berita palsu. Dia tidak pernah mengatakan hal itu kepada saya, dan saya juga tidak memintanya. Kami bertindak berdasarkan pertimbangan kami sendiri," kata Netanyahu dalam rapat mingguan kabinet seperti dikutip dari Anadolu, Selasa, 7 Juli 2026.
Pernyataan Netanyahu tersebut berbeda dengan laporan yang sebelumnya disiarkan media publik Israel, KAN, pada akhir bulan lalu. Dalam laporannya, KAN menyebut Israel telah menyerahkan informasi intelijen secara rinci kepada pejabat Amerika Serikat terkait dugaan keberadaan terowongan Hizbullah di kawasan Perbukitan Ali Al Taher, Lebanon selatan, sebagai bagian dari upaya memperoleh persetujuan Washington untuk melancarkan operasi militer.
Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Israel berusaha mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Netanyahu yang menegaskan bahwa seluruh keputusan militer Israel diambil secara mandiri.
Baca Juga: Serangan Israel Hancurkan Situs Bersejarah di Lebanon
Berdasarkan data otoritas Lebanon, operasi militer Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2026 telah menyebabkan sedikitnya 4.303 orang meninggal dunia dan 12.202 lainnya mengalami luka-luka. Konflik tersebut juga memaksa lebih dari satu juta warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Pada 26 Juni lalu, Israel dan Lebanon menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi oleh Amerika Serikat dengan tujuan mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Lebanon.
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu turut menyinggung situasi di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa proses rekonstruksi di wilayah tersebut tidak akan dilakukan sebelum Hamas dilucuti dari kekuatan dan persenjataannya.
"Tidak akan ada rekonstruksi di Gaza tanpa pembongkaran dan demiliterisasi Jalur Gaza," ujar Netanyahu, seperti dikutip harian Yedioth Ahronoth.
Tim penyelamat bekerja di reruntuhan gedung pemukiman setelah serangan Israel kawasan Tyre, Lebanon selatan, Selasa ,2 Juni 2026 (Antara)
Pernyataan tersebut berbeda dengan tahapan yang tercantum dalam rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di kawasan itu. Dalam fase kedua rencana tersebut, penarikan pasukan Israel dari sebagian besar wilayah Gaza direncanakan berjalan bersamaan dengan proses rekonstruksi serta dimulainya pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina.
Menurut laporan harian tersebut, pernyataan Netanyahu muncul di tengah informasi bahwa Board of Peace yang dibentuk Trump berencana melanjutkan program rekonstruksi di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel tanpa menjadikannya bergantung pada proses pelucutan senjata Hamas.
Sejak Oktober 2023, operasi militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 73.000 orang dan melukai lebih dari 173.000 lainnya. Agresi tersebut juga mengakibatkan kerusakan besar, dengan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah Palestina itu mengalami kehancuran.
Bendera nasional Lebanon (kanan) dan bendera Hizbullah (Antara)