Ilustrasi - Petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menyajikan menu makanan yang akan didistribusikan ke sekolah dalam program MBG. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2026 anggaran program tersebut mencapai Rp268 triliun, maka pada 2027 diproyeksikan menjadi sekitar Rp174 triliun.
“Kalau MBG pasti turun … itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan, proyeksi penurunan anggaran itu didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta jumlah penerima manfaat setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Menurut Said, penyesuaian anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi mutu pelaksanaan MBG. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar tata kelola program semakin efektif sekaligus menjaga kualitas gizi yang diterima para peserta didik.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR-Ketua PDIP Sebut MBG Wajib Jalan, Karena Ini
Said juga menyampaikan bahwa besaran anggaran final untuk program MBG tahun 2027 baru akan diputuskan pada September mendatang bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana penyesuaian anggaran MBG akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui adanya rencana pengurangan anggaran tersebut. Meski demikian, ia belum mengungkapkan nilai pemangkasan yang akan diterapkan.
“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Kepala Banggar DPR Minta Kopdes Merah Putih Tak Senasib dengan BGN
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membenarkan adanya rencana pengurangan anggaran program MBG. Menurutnya, kebijakan itu merupakan hasil dari proses evaluasi serta pembenahan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.
Meski demikian, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran yang sebenarnya sehingga besaran pengurangannya belum ditetapkan. Prasetyo mengatakan Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih melakukan penghitungan secara menyeluruh.
“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Mensesneg, Kamis, 11 Juni 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
