Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berikan sambutan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai kualitas pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
"Saya menghormati acara ini. Semoga tidak menjadi seremonial, tetapi benar-benar dimaknai oleh rekan-rekan di daerah karena pelayanan publik menjadi kunci agar negara kita mampu bertahan," kata Tito.
Tito meminta seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Forkopimda Perkuat Soliditas Jaga Stabilitas Daerah
Ia juga memberikan apresiasi terhadap Gerakan Nasional Pelayanan Publik yang digagas KemenPAN-RB. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan aparatur negara agar terus memperbaiki pelayanan publik.
Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa keberlangsungan sebuah negara dalam jangka panjang ditopang oleh tiga pilar utama. Pilar tersebut mencakup kekuatan militer, solidnya aparat kepolisian dan intelijen, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
"Dalam konteks ini, acara kita bertujuan memperkuat pilar ketiga, yaitu terwujudnya aparatur sipil negara yang efektif dan efisien," ujarnya.
Menurut Tito, menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar serta kondisi daerah yang beragam.
Baca Juga: Tito Karnavian: Kemendagri Siap Integrasikan Data Kependudukan ke Sistem Satu Data Indonesia
Karena itu, ia menekankan perlunya pembangunan sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.
"Selain integritas, sistem harus dibangun dengan baik. Ketika sistem terbentuk, aparatur akan mengikuti sistem tersebut," katanya.
Tito juga menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak pembangunan MPP sekaligus mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Menurutnya, penyederhanaan layanan dan transformasi digital dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui kemudahan pembayaran pajak serta retribusi.
Dalam kegiatan tersebut, Tito bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Acara itu turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
