Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin sekaligus heran masih ada kepala daerah yang tersandung kasus korupsi meski telah mengikuti retret dan pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Tito saat menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026
Meski demikian, Tito menilai persoalan tersebut pada akhirnya kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Ia berharap kasus yang ditangani KPK dapat menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Baca Juga: KPK Sita Uang Ratusan Juta saat OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
"Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini," katanya.
"Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Berdasarkan data, sebanyak 15 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan KPK sejak 2025. Dari jumlah tersebut, enam kepala daerah yang terdiri atas empat bupati dan dua wali kota ditangkap sepanjang awal 2026.
Kasus terbaru menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ), yang telah diterbangkan ke Jakarta usai terjaring OTT KPK. Selain LAZ, sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut juga dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
