Ntvnews.id, Jakarta - Direktur PT Budi Agung Sentosa (PT BAS) Heri Janto, mengaku menyerahkan aset tanah di Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp 77 miliar kepada advokat Don Ritto alias Idon. Ini terungkap kala Heri bersaksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2026.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami penyerahan aset tanah di Cilincing yang sebelumnya dibeli Heri pada Oktober 2025 silam.
"Nilainya berapa itu tanah di Cilincing? Senilai berapa?" tanya jaksa.
"Kurang lebih Rp 77 miliar," jawab Heri.
JPU lantas memastikan apakah tanah diperoleh melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Bukan," jawab Heri.
JPU kembali memastikan waktu pembelian tanah tersebut pada Oktober 2025. Heri pun membenarkan. Ia mengungkapkan, sertifikat tanah lantas diserahkan kepada Don Ritto pada Januari 2026.
"Lalu Saudara serahkan kepada Terdakwa Don Ritto itu kapan?" tanya JPU.
"Bulan Januari (2026), Bu," kata Heri.
Di samping tanah di Cilincing, Heri juga mengakui menyerahkan tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman di Kabupaten Badung, Bali, dengan nilai aset Rp 19,9 miliar ke Don Ritto. Penyerahan sertifikat diklaim sebagai bagian dari kerja sama bisnis berupa pengelolaan dan titip jual.
Heri mengatakan, tak ada perubahan nama kepemilikan dalam sertifikat hotel. JPU kemudian mengonfirmasi kembali dua penyerahan aset tersebut, yakni tanah di Cilincing dan Hotel The Nyaman di Bali.
Jaksa mengatakan tanah di Cilincing dibeli pada 24 Oktober 2025 dan sertifikatnya diserahkan kepada Don Ritto pada Januari 2026. Sementara, Hotel The Nyaman dibeli melalui lelang pada September 2024 sebelum sertifikatnya diserahkan kepada Don Ritto untuk dikelola.
"Seperti itu ya?" tanya jaksa.
"Betul," jawab Heri.
Diketahui, dalam perkara ini ada tiga terdakwa. Antara lain eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.
Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS selama periode 2020 sampai Juli 2026.
Salah satu penerimaan yang diungkap JPU, ialah uang 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Febrie turut didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar, uang Rp 20,6 miliar, serta investasi Rp 60 miliar beserta tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.
JPU juga mengungkap penerimaan lainnya mencapai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie. JPU mensinyalir uang dan aset itu disamarkan melalui rekening, penyertaan modal perusahaan, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.
Atas perbuatannya itu, Febrie u didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Terdakwa yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Antara)