Ntvnews.id, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan ini merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada EHS.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Baca Juga: RUU Penyadapan: Polri Pastikan Aktivitas Intelijen Harus Ada Izin Tertulis
Adapun sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Dugaan akses ilegal tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan yang dipersangkakan diduga terjadi ketika EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP terhadap EHS akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Sementara itu, tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol Dr. Untung Widiatmoko, Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan sesuai mekanisme penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri. Proses tersebut juga mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (Humas Polri)