Pramono Anung (Pemprov DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mempercepat penataan kawasan dan pembenahan infrastruktur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Sejumlah persoalan menjadi prioritas penanganan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mulai dari relokasi ratusan pedagang Pasar Kramat Jati, pengendalian banjir, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga pengamanan aset daerah.
Berbagai keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan yang dipimpin Pramono di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat, 13 November 2026.
Pertemuan itu merupakan agenda keenam dalam rangkaian rapat tingkat kecamatan untuk mempercepat penyelesaian persoalan di wilayah Jakarta.
Salah satu perhatian utama adalah penataan kawasan Pasar Kramat Jati. Berdasarkan data yang diterima, terdapat sekitar 421 pedagang yang masih beraktivitas pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB dengan memanfaatkan bahu jalan, fasilitas umum, serta pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor.
Pramono pun meminta seluruh pedagang yang masih menggunakan ruang publik segera dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan. Namun, proses relokasi harus mengedepankan pendekatan humanis melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang.
“Saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya, tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” katanya.
Untuk meringankan beban pedagang selama proses penyesuaian, Pemprov DKI juga memberikan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang direlokasi.
Selain penataan pasar, persoalan banjir di Kramat Jati turut menjadi perhatian serius Pramono. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengeruk sedimentasi yang menumpuk di gorong-gorong bawah Tol Jagorawi Kilometer 3.
Penumpukan sedimen dinilai menghambat aliran air sehingga berpotensi meningkatkan risiko genangan dan banjir di kawasan sekitarnya. Pelaksanaan pengerukan akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga karena lokasi gorong-gorong tersebut berada di area fasilitas jalan tol.
Pramono meminta pekerjaan segera dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan curah hujan menjelang akhir tahun.
“Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah kita mulai hujan,” imbuhnya.
Pembenahan infrastruktur di Kramat Jati juga menyentuh sektor pelayanan kesehatan. Pramono menyetujui rencana pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang.
Selama ini, pelayanan kesehatan dasar di Pustu Cawang masih menempati bangunan sewa. Bahkan, fasilitas tersebut telah beberapa kali berpindah lokasi sejak 2024.
Untuk memberikan kepastian tempat pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat, Pemprov DKI merencanakan pembangunan gedung permanen pada 2028. Sementara itu, pengusulan anggaran akan dilakukan pada 2027.
“Saya menyetujui untuk dibangun Puskesmas Pembantu di Cawang yang pembangunannya akan dimulai tahun 2028, diusulkan dalam tahun anggaran di 2027,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pramono juga membahas persoalan penguasaan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar. Aset pemerintah daerah dengan luas sekitar 15.572 meter persegi itu dilaporkan sebagian dikuasai pihak ketiga.
Berdasarkan hasil pengukuran ulang, sekitar 7.000 meter persegi lahan diketahui berada dalam penguasaan pihak ketiga. Sementara itu, sekitar 3.874 meter persegi lainnya dimanfaatkan sebagai empang.
Selain itu, ditemukan tujuh bangunan permanen maupun semipermanen yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik pemerintah daerah tersebut.
Pramono memutuskan pengamanan aset dilakukan secara bertahap melalui pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, Pemprov DKI akan melanjutkan proses penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan," ujarnya.
Upaya pengendalian banjir jangka panjang juga menjadi agenda penting dalam pembenahan kawasan Kramat Jati. Pramono meminta proses pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan dipercepat.
Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Cawang berdampak terhadap 22 RT dengan jumlah sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Sementara itu, di Kelurahan Cililitan, banjir tercatat berdampak pada 25 RT yang mencakup sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.
Proses pembebasan lahan untuk normalisasi masih menyisakan sejumlah bidang tanah. Tercatat sebanyak 74 bidang tanah belum dibebaskan di Cawang, sedangkan di Cililitan masih terdapat 23 bidang.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pramono meminta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diperkuat, terutama terkait pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi.
“Kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa disupport oleh instansi terkait, terutama ATR/BPN,” ujarnya.
Percepatan normalisasi Kali Ciliwung juga diminta dilakukan di Kelurahan Balekambang. Wilayah tersebut tercatat memiliki 17 RT terdampak banjir dengan jumlah sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa.
Tak hanya banjir, kawasan Balekambang juga menghadapi persoalan longsor yang merusak 15 bangunan serta menyebabkan erosi tanah dengan luas sekitar 500 meter persegi.
Sebagai penanganan sementara, pemerintah telah memasang turap bambu di lokasi terdampak. Meski demikian, normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi.
Pramono menilai rapat terbatas yang digelar langsung di tingkat kecamatan menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi persoalan wilayah secara lebih mendalam. Melalui mekanisme tersebut, berbagai masalah dapat dibahas bersama perangkat daerah dan segera ditindaklanjuti.
“Saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
