Michael Sianipar Klaim Masih Sah Jadi Ketua Umum Futsal Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) berdasarkan legalitas organisasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum).

Pernyataan tersebut disampaikan Michael dari Jakarta pada Kamis malam, 12 November 2026. Ia menyatakan secara hukum masih berstatus sebagai Ketua Umum FFI.

"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael.

Ia menjelaskan, kepengurusan FFI di bawah kepemimpinannya telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan.

Michael menyebut setiap perubahan dalam struktur kepengurusan harus mengikuti ketentuan organisasi. AD/ART FFI, menurut dia, juga mengatur mekanisme penyampaian aspirasi anggota, termasuk pengajuan kongres luar biasa (KLB).

"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael.

Ia menilai pergantian pengurus yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam AD/ART merupakan tindakan ilegal. Karena itu, setiap upaya perubahan kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

baca Juga: Erick Thohir Bidik Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

Michael turut menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI.

Ia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara langsung dari PSSI terkait keputusan tersebut. Michael menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila penunjukan Plt itu benar-benar dilakukan.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Michael menambahkan, dirinya bersama jajaran pengurus FFI akan tetap berpegang pada dokumen legalitas organisasi. Ia juga meminta masyarakat futsal Indonesia menyikapi polemik tersebut secara objektif.

Menurut Michael, kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki sejumlah agenda untuk diselesaikan hingga 2028. Salah satunya mengawal target Timnas Futsal Indonesia agar dapat tampil di Piala Dunia Futsal 2028.

Baca Juga: Thailand Mimpi Buruk Timnas Futsal Indonesia di Final Piala AFF 2026

"Kami masih punya impian untuk mengawal Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia Futsal 2028," kata Michael.

(Sumber: Antara)