Ntvnews.id, Jakarta - Meningkatnya jumlah personel TNI dan Polri yang menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga pemerintahan sipil menjadi perhatian dalam tata kelola birokrasi.
Seperti di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dipimpin TNI dan wakil dari Polri. Selanjutnya, di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dipimpin Menteri dari Korps Bhayangkara.
Ada juga di Badan Intelijen Negara (BIN), mulai dari Kepala dan Wakil, Sekretaris Utama serta Inspektur Utama berasal dari TNI. Dan ada beberapa Dirjen di Kementerian yang diisi TNI-Polri.
Kondisi tersebut dinilai perlu disikapi secara kritis, terutama terkait peluang pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai penempatan anggota TNI-Polri pada posisi di lingkungan pemerintahan sipil tidak serta-merta menjadi persoalan selama proses pengangkatannya mengedepankan prinsip meritokrasi.
Menurutnya, semangat reformasi telah menegaskan pemisahan peran militer dan kepolisian dalam kehidupan bernegara.
Jabatan sipil semestinya diisi melalui mekanisme profesional yang mengutamakan kemampuan dan kualitas individu.
"Kalau bicara formal sesuai aturan, tentunya memang sesuai aturan. Tetapi kan bahwa jangan lupa, pendekatan kritis yang perlu diingat adalah dulu era reformasi itu jelas bahwa TNI itu ke barak, Polri itu adalah sipil yang dipersenjatai, gitu ya, sehingga jabatan sipil itu diisi oleh sipil melalui meritokrasi," ujar Adib dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kualitas, kredibilitas, kompetensi, serta integritas yang dimiliki, bukan karena kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Adib berpandangan, keterlibatan personel TNI-Polri pada jabatan tertentu masih dapat dibenarkan apabila memang terdapat kebutuhan khusus yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang penegakan hukum.
Ia mencontohkan posisi Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, latar belakang kepolisian dapat menjadi nilai tambah dalam menangani persoalan mafia tanah yang membutuhkan koordinasi dan penindakan secara cepat.
Hal serupa juga dapat diterapkan pada sektor perlindungan pekerja migran maupun pengawasan lingkungan hidup yang membutuhkan kemampuan penegakan hukum.
"Cuman, pendekatan kritisnya juga begitu antara persoalan sipil dengan persoalan militer, saya kira juga akan berbeda. Kata kuncinya sebetulnya ada di meritokrasi, menurut saya. Jangan karena militer, Polri dekat dengan kekuasaan atau apa ini, akhirnya apa, menanggalkan sistem meritokrasi itu, karena melalui kedekatan, melalui patronase itu yang nggak boleh, menurut saya," tegasnya.
Berpotensi Mempersempit Peluang Karier ASN
Di sisi lain, Adib tidak menampik bahwa semakin banyaknya personel TNI-Polri yang menempati posisi strategis di kementerian dan lembaga sipil berpotensi memengaruhi jenjang karier ASN.
Terlebih, posisi yang diisi personel dari institusi lain tersebut umumnya berada pada level jabatan pimpinan tinggi, seperti direktur jenderal maupun jabatan setingkatnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ASN telah melalui perjalanan karier panjang dari jenjang bawah hingga berpeluang menduduki posisi tertinggi dalam birokrasi.
"Saya kira iya untuk levelan-levelan apa namanya pejabat tinggi ya, karena yang setahu saya kan ini kan level-level dirjen rata-rata ke atas ya. Memang apa, ini bisa mempersempit karena karier ASN itu kan tentunya dari bawah sampai ke atas," ungkapnya.
Ia menambahkan, munculnya kecemburuan di kalangan ASN merupakan konsekuensi yang perlu diantisipasi ketika jabatan strategis justru diberikan kepada personel dari luar instansi.
Namun, menurut Adib, potensi kecemburuan tersebut dapat diminimalkan apabila proses penempatan dilakukan secara objektif dan benar-benar mempertimbangkan kompetensi.
Sebaliknya, apabila pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada kedekatan personal maupun kepentingan politik, kondisi tersebut berisiko memperbesar ketidakpuasan di lingkungan birokrasi.
Motivasi dan Loyalitas ASN Bisa Terganggu
Adib juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap motivasi, profesionalisme, dan loyalitas ASN. Ia menilai persoalan tersebut sangat bergantung pada mekanisme serta alasan seseorang ditempatkan pada jabatan tertentu.
Apabila pejabat yang berasal dari TNI-Polri memiliki kompetensi, integritas, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, keberadaannya tidak seharusnya menjadi persoalan bagi ASN.
Menurutnya, pengalaman dan kemampuan penegakan hukum yang dimiliki personel TNI-Polri bahkan dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan di sektor pemerintahan tertentu.
Namun, situasinya akan berbeda apabila penempatan dilakukan hanya karena faktor kedekatan dengan penguasa.
"Kalau pengangkatannya dari instansi lain tetapi menggunakan pola meritokrasi, profesional, karena dia kompeten tadi saya katakan punya kualitas, ya, punya integritas, itu akan menutup apa namanya? iri, menutup kecemburuan dari ASN, loyalitas ASN, karena ASN itu diciptakan untuk ya loyal," jelasnya.
Ia mengingatkan, praktik pengangkatan yang mengabaikan prinsip profesionalitas dapat merusak sistem organisasi dan menghambat kinerja birokrasi dalam jangka panjang.
Meritokrasi Harus Menjadi Standar Penempatan Pejabat
Terkait perlunya pembatasan proporsi personel TNI-Polri dalam jabatan struktural pemerintahan sipil, Adib menilai ketentuan mengenai penempatan tersebut pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan standar kompetensi dan mekanisme seleksi yang objektif.
Ia menilai prinsip meritokrasi seharusnya berlaku sama, baik dalam lingkungan ASN, kepolisian, maupun militer. Setiap individu yang menduduki posisi strategis harus melalui proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Intinya adalah meritokrasi, bukan karena kedekatan, bukan karena patronase itu, saya kira enggak ada masalah," katanya.
Adib menambahkan, jabatan pimpinan dalam organisasi pemerintahan memiliki tanggung jawab besar, mulai dari menghadapi kompleksitas persoalan, mengelola dinamika organisasi, hingga melahirkan inovasi dan gagasan untuk menyelesaikan berbagai tantangan.
Karena itu, penentuan pejabat tidak boleh hanya mempertimbangkan latar belakang institusi atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan, kompetensi, dan integritas harus menjadi tolok ukur utama agar profesionalisme birokrasi tetap terjaga serta tidak mengorbankan kesempatan pengembangan karier ASN yang telah lama mengabdi.
Kendaraan tempur amfibi milik Marinir TNI AL yakni AAV-M35 di Markas Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 28 September 2026 (Antara)