Ini Peran Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit, Kini Disidang Etik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 11:46
thumbnail-author
Dedi
Penulis & Editor
Bagikan
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). Eko diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri dengan memberikan persetujuan penyadapan tanpa melalui prosedur resmi.

Sidang etik terhadap Eko digelar sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Persidangan berlangsung tertutup dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Eko disangkakan melakukan sejumlah pelanggaran etik, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan itu diduga dilakukan Eko ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal.

Dalam pengungkapan kasus sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa Eko merupakan salah satu dari empat tersangka dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri.

Baca Juga: Magang Hub Jadi Penghubung Gen Z dengan Dunia Kerja

Eko disebut pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Dalam posisi tersebut, dia diduga menerima perintah penyadapan dari mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi yang disebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Eko kemudian diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui aplikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

"Ketiga, EH, yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," papar Suyudi.

Atas dugaan tersebut, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP terhadap Eko merupakan bagian dari rangkaian penanganan kasus yang turut menyeret tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta Nasution.

Sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, proses penanganan terhadap para tersangka lainnya masih menjadi bagian dari pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.