Ntvnews.id, Jakarta - Dua pakar dari disiplin ilmu berbeda, pakar komunikasi politik Lely Arrianie dan pakar hukum Lismanida memiliki pandangan senada mengenai sosok ideal calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya menilai, empat pimpinan DPD RI layak dipertimbangkan karena memiliki kombinasi pengalaman pemerintahan, kemampuan politik, jejaring nasional, dan betul-betul representasi daerah.
Menurut Lely, pasangan presiden dan wakil presiden yang ideal tidak harus memiliki latar belakang dan kompetensi yang sama. Justru perbedaan keduanya dapat menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan yang efektif.
“Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan. Satu mengurus kepentingan nasional, satunya menguasai dan merepresentasikan daerah. Ini pasangan yang saling melengkapi,” ujar Lely, Senin, 16 November 2026.
Baca Juga: Cek Fakta: Menag Sarankan Seskab Teddy Jadi Cawapres Prabowo Periode Kedua
Pakar komunikasi politik LSPR Institute yang juga merupakan lulusan doktoral terbaik Universitas Padjadjaran Bandung itu menilai, kombinasi kompetensi tersebut dapat ditemukan pada jajaran pimpinan DPD RI.
Pakar Hukum dan Komunikasi Politik Kompak: Pimpinan DPD RI Paket Lengkap untuk Cawapres Prabowo.
“Tidak salah, jika sosok yang pantas dipertimbangkan untuk posisi wakil presiden adalah pimpinan DPD RI. Ini paket lengkap,” katanya.
Lely menyoroti, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini adalah mengelola hubungan pusat dan daerah yang semakin kompleks.
Persoalan tersebut mencakup tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer ke daerah, ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, konflik sumber daya alam, otonomi khusus, hingga penanganan bencana.
Baca Juga: Banyak Kalangan Dukung Dasco Cawapres, Kawendra: Paling Tepat, Jembatan Kebangsaan Penjaga Persatuan
“Ini tidak mudah dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus dilihat dengan kacamata daerah,” ungkap akademisi yang juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Nasional, Universitas Jayabaya, dan Universitas Mercu Buana.
Di sinilah, kata dia, keunggulan para pimpinan DPD RI tersebut. “Mereka bergelut dengan persoalan daerah. Problem bencana, masalah fiskal, kebutuhan infrastruktur, hingga konflik sosial dan sumber daya alam yang rumit,” jelasnya.
Karena itu, keterwakilan daerah dalam kepemimpinan nasional tidak cukup dimaknai sebagai asal geografis seorang tokoh. Lebih pada kemampuan memahami persoalan daerah dan memperjuangkan penyelesaiannya dalam kebijakan nasional.
Keempat figur yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketuanya, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sultan Baktiar Najamudin merupakan senator asal Bengkulu yang pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu. Ia telah dua periode menjadi anggota DPD RI dan kini dipercaya memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.
Pengalaman Sultan di pemerintahan daerah dan parlemen menjadi modal penting dalam memahami persoalan hubungan pusat dan daerah, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
GKR Hemas, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki pengalaman panjang sebagai anggota dan pimpinan DPD RI, termasuk dalam pembahasan otonomi daerah.
Pakar Hukum dan Komunikasi Politik Kompak: Pimpinan DPD RI Paket Lengkap untuk Cawapres Prabowo.
Yorrys Raweyai, senator asal Papua Tengah, memiliki rekam jejak politik dan parlemen nasional, serta pengalaman memahami dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia.
Sementara Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan, berpengalaman sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi pimpinan DPD RI, dengan perhatian pada persoalan ekonomi dan pembangunan.
Lely tidak menampik bahwa saat ini, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad paling kuat dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden. Selain tokoh penting Partai Gerindra, Dasco juga dikenal memiliki hubungan politik yang dekat dengan Presiden Prabowo.
“Saat ini Pak Sufmi Dasco Ahmad sangat kuat, itu tidak ada yang membantah. Beliau memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo,” katanya. Namun, Lely menyayangkan, jika Dasco harus maju sekarang di kursi wapres.
“Apakah tidak lebih baik berbagi peran? Misalnya Sufmi Dasco di legislatif, Pak Prabowo di eksekutif, supaya lebih berwarna hidup ini,” ujarnya.
Pandangan senada juga disampaikan pakar hukum Dr. Lismanida, S.H., M.H. Menurutnya, secara konstitusional, wakil presiden pengganti tidak diwajibkan berasal dari partai politik.
Ia menjelaskan, Pasal 6A UUD 1945 mengatur pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum. Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan diatur secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
“Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan,” jelas Lismanida.
Ia menilai, fungsi utama wakil presiden adalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kompetensi yang dapat melengkapi tugas-tugasnya.
“Presiden bisa mengurus strategi nasional, politik luar negeri, dan pertahanan, sementara wakil presiden diberi peran dalam koordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus, dan percepatan pemerataan,” katanya.
Menurut Lismanida, pembagian peran tersebut dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan antardaerah.
Lismanida juga menilai, empat pimpinan DPD RI adalah figur dengan kapasitas wakil presiden. “Ada Pak Tamsil Linrung, Pak Yorrys Raweyai, GKR Hemas, dan Sultan Baktiar Najamudin,” ungkapnya.
Ia mengikuti perjalanan karier para tokoh tersebut, baik ketika berkiprah di pemerintahan daerah maupun di parlemen. “Sekarang ini mereka adalah orang-orang yang tepat. Saya mengikuti kiprah mereka, dari awal kariernya,” katanya.
Menurut akademisi yang juga pakar hukum perdata tersebut, pengalaman pemerintahan, jejaring politik, serta pemahaman terhadap birokrasi menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden. “Ini menjadi kelebihan yang perlu diperhitungkan,” ujarnya.
Lismanida menambahkan, tantangan Indonesia ke depan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan politik nasional semata. Diperlukan pemimpin yang memahami realitas daerah sekaligus mampu menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keputusan di Tangan Presiden Prabowo
Meski demikian, baik Lely maupun Lismanida sepakat bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden pengganti sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR RI untuk dipilih sesuai ketentuan UUD 1945.
Keduanya menilai, munculnya nama-nama pimpinan DPD RI dalam diskusi calon wakil presiden membuka perspektif baru mengenai pentingnya keseimbangan kepemimpinan nasional.
Bukan semata keseimbangan antara militer dan sipil, partai dan nonpartai, melainkan juga antara kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.
Kedua pakar tersebut menilai, wakil presiden ideal bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan dengan presiden, tetapi sosok yang mampu melengkapi kepemimpinannya. Dalam konteks itulah, empat pimpinan DPD RI dinilai memiliki modal pengalaman dan kompetensi yang layak diperhitungkan.
Pakar Hukum dan Komunikasi Politik Kompak: Pimpinan DPD RI Paket Lengkap untuk Cawapres Prabowo.