Ntvnews.id, Kupang – Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang berinisial YL pada Rabu, 18 November 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu mengatakan, surat pemanggilan terhadap YL telah dilayangkan pada Selasa, 17 November 2026. Penyidik berharap yang bersangkutan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda NTT.
"Kami jadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada Rabu besok di Mapolda," kata Nova di Kupang, Rabu pagi.
Pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan YL terhadap RWM di rumah jabatan Bupati Kupang.
Peristiwa tersebut bermula ketika dua perempuan berinisial EK dan LS mengantarkan RWM ke rumah jabatan bupati dengan tujuan membantu korban mendapatkan pekerjaan. Namun, saat berada di lokasi tersebut, RWM diduga mengalami pemerkosaan.
Selain YL, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap EK dan LS. Keduanya sebelumnya dipanggil untuk diperiksa pada Senin, 16 November 2026, tetapi belum memenuhi panggilan hingga Selasa, 17 November 2026.
Nova menyebut kedua saksi tersebut kembali dijadwalkan hadir pada Rabu, 18 November 2026.
"Menurut kuasa hukumnya, besok baru mereka datang ke Polda untuk jalani pemeriksaan," ujar dia.
Baca Juga: Menteri PPPA Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Kepala Daerah di NTT
Hingga Senin, 16 November 2026, penyidik telah meminta keterangan dari enam orang saksi. Mereka termasuk korban RWM dan kedua orang tuanya.
Dalam proses penyelidikan, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin, 16 November 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan sepotong celana yang sebelumnya digunakan korban.
Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan nama Bupati Kupang YL akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujarnya.
Reza turut mengungkapkan bahwa Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menghubunginya untuk menyampaikan dukungan terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurut Reza, Habiburokhman meminta agar penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama YL dilaksanakan secara terbuka, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Gerindra Bakal Sanksi Bupati Kupang Jika Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual
"Iya benar, saya sudah dihubungi. Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel," katanya.
(Sumber: Antara)
Direktur PPA dan PPO NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu di Kupang pada Senin (16/11/2026). (Antara)