Menteri PPPA Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Kepala Daerah di NTT

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Arifah menyebut kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurut dia, dugaan penyalahgunaan wewenang serta relasi kuasa yang tidak seimbang dalam kasus tersebut membuat korban berada dalam situasi rentan.

"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.

Ia menegaskan pemerintah akan hadir untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terutama apabila dugaan perbuatan tersebut melibatkan pejabat publik yang semestinya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat.

Baca Juga: KemenPPPA Siapkan Pendampingan Psikologis bagi Balita Korban Kekerasan di Ketapang

Kementerian PPPA juga berkomitmen mengawal proses hukum kasus tersebut. Arifah menekankan penanganannya harus dilakukan secara adil dan mengutamakan kepentingan korban.

"Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," kata Menteri Arifah.

Selain itu, KemenPPPA berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan sejumlah pihak terkait untuk memantau perkembangan penanganan kasus. Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta pemenuhan hak sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.

Peristiwa itu bermula ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh temannya, kemudian diajak ke rumah dinas kepala daerah tersebut.

Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Naik Sidik, Pihak Betrand Peto Siapkan Saksi

Dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada 11 November hingga Kamis, 12 November 2026, di rumah dinas terlapor.

Hingga kini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

(Sumber: Antara)