Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan adanya tren positif dalam peningkatan peran perempuan di sektor ekonomi serta pengambilan keputusan selama dua tahun masa kerja pemerintahan. Berbagai indikator strategis menunjukkan perbaikan nyata, mulai dari penyempitan kesenjangan upah hingga perluasan akses perlindungan bagi anak dan perempuan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki berhasil ditekan dari angka 21,89 persen pada 2024 menjadi 20,27 persen pada 2025.
"Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki berhasil ditekan dari 21,89 persen pada 2024 menjadi 20,27 persen pada 2025," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi, 28 Oktober 2026.
Baca Juga: Menteri PPPA Soroti Kesenjangan Literasi Digital dan Risiko Kekerasan pada Anak
Selain penurunan selisih upah, persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial di dunia kerja juga mencatatkan kenaikan dari 35,49 persen pada 2024 menjadi 36,68 persen pada 2026.
Arifah menjelaskan bahwa capaian tersebut didorong oleh rangkaian kebijakan terpadu, kerja sama lintas sektor, serta program pemberdayaan langsung yang menyentuh akar rumput. Sebagai contoh konkret, program penguatan usaha bagi 102 perempuan di Yogyakarta berhasil memfasilitasi penerbitan 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) serta membuka kemitraan strategis dengan tiga pembeli.
"Ini memang baru salah satu contoh kecil, tetapi pendekatannya yang penting. Kami meyakini pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada pelatihan, melainkan juga membutuhkan akses pasar dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan," kata Arifah.
Dalam dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran, KemenPPPA terus mengoptimalkan langkah strategis guna meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperluas akses penanganan korban kekerasan, memenuhi hak anak, serta memperkuat perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
Seluruh komitmen ini diposisikan sebagai kontribusi nyata KemenPPPA dalam menyukseskan Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 guna mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
"Dua tahun perjalanan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kebijakan, ada harapan perempuan untuk hidup mandiri dan impian anak untuk tumbuh tanpa rasa takut. Berbagai indikator strategis menunjukkan tren positif. Kesempatan perempuan dalam dunia kerja semakin terbuka, perkawinan anak dan pekerja anak menurun, dan layanan perlindungan korban kekerasan semakin luas," pungkasnya.
Ke depannya, KemenPPPA berkomitmen untuk terus menjaga momentum ini dengan meningkatkan kualitas serta memperluas jangkauan layanan perlindungan bagi seluruh perempuan dan anak di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
