Pramono Anung (Pemprov DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, perlindungan sosial, hingga kesempatan kerja.
Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif sekaligus memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Ia menuturkan, kebijakan inklusi di Jakarta tidak boleh berhenti pada penyediaan fasilitas. Pemerintah juga harus membuka lebih banyak peluang agar penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan, memperoleh pekerjaan, serta mencapai kemandirian.
"Jakarta ingin bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi membuka kesempatan, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota," ujar Pramono.
Di sektor pendidikan, Jakarta memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB), yang terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 kepada 2.764 siswa SLB.
Selain pendidikan, Pemprov DKI memperluas layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Hingga saat ini, fasilitas tersebut tersedia di 44 puskesmas dan 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Untuk menunjang mobilitas anak-anak penyandang disabilitas, pemerintah juga mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute perjalanan.
"Secara khusus Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dengan penerima saat ini mencapai 20.890 orang, serta menyediakan 37 unit bus sekolah ramah disabilitas khusus untuk anak-anak dan keluarga disabilitas," ungkapnya.
Berdasarkan data per September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) telah disalurkan kepada 20.890 penerima. Pemprov DKI turut menyediakan alat bantu fisik, seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat, untuk mendukung aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.
Pemenuhan hak penyandang disabilitas juga diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi.
Pemprov DKI mencatat terdapat 4.324 pekerja penyandang disabilitas di Jakarta. Selain itu, pemerintah daerah menyelenggarakan bursa kerja khusus yang menyediakan 500 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja penyandang disabilitas.
Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui program Jakpreneur. Saat ini, sebanyak 133 penyandang disabilitas tercatat menjadi mitra binaan program tersebut.
Pramono menilai, keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif.
"Inklusi harus sampai pada kesempatan bekerja dan mandiri, bukan semata-mata membangun gedung tinggi melainkan sentuhan keberpihakan seperti inilah yang membuat Jakarta lebih nyaman, aman, dan kolaboratif," tuturnya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan SPEKIX 2026 menjadi salah satu wadah untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong kebijakan inklusi yang berkelanjutan.
"SPEKIX menjadi ruang bersama untuk memperkuat inklusi bagi individu berkebutuhan khusus, di mana tema tahun ini ‘Sustaining Inclusion, Empowering Future’ menekankan bahwa inklusi harus menjadi komitmen berkelanjutan," ujarnya.
Menteri PPPA Dorong Jakarta Jadi Percontohan Kota Inklusif
Menteri PPPA Arifah Fauzi (Antara)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses dan memenuhi hak anak berkebutuhan khusus.
Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan Jakarta berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun lingkungan yang memberikan kesempatan setara bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.
“DKI Jakarta bisa menjadi pilot project bagaimana Pemerintah DKI Jakarta mencoba dan berusaha memberikan akses yang sama untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam pemenuhan hak-haknya,” ujar Arifatul.
Ia menilai pembangunan ekosistem inklusi membutuhkan kesinambungan kebijakan serta kerja sama lintas sektor, bukan sekadar kegiatan yang bersifat temporer.
“Inklusi tidak boleh berhenti sebagai sebuah program, kegiatan, atau momentum, karena membangun ekosistem inklusi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga kolaborasi menjadi kunci utama,” tegasnya.
SPEKIX 2026 berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 35 seminar dan lokakarya, pameran dari 129 tenant, panggung pertunjukan, serta layanan konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis.
Srihartati dari pihak penyelenggara SPEKIX 2026 mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebutuhan para orang tua akan ruang informasi dan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Tujuh tahun yang lalu saya bertemu banyak ibu yang bertanya hal yang sama, ‘Ke mana saya harus mencari tahu?’, dari situlah SPEKIX lahir agar tidak ada lagi orang tua yang mencari jawaban sendirian,” jelas Srihartati.
Ia berharap SPEKIX dapat terus berkembang menjadi ruang bersama yang memperkuat ekosistem ramah bagi individu neurodivergen.
"Harapan saya tidak pernah berubah sejak hari pertama, semoga suatu hari nanti kalimat ‘kamu tidak sendiri’ tidak perlu lagi diucapkan, karena Indonesia telah menjadi rumah yang ramah bagi setiap individu neurodivergent,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
