Pramono Anung Targetkan Eliminasi TBC 2030

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh rumah sakit di Ibu Kota memperkuat upaya penemuan kasus, penanganan, hingga memastikan keberlanjutan pengobatan tuberkulosis (TBC). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mewujudkan target eliminasi TBC pada 2030.

Katanya, pencapaian target itu membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Penanganan TBC tak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah kasus yang ditemukan, pun harus memastikan pasien memperoleh pengobatan secara tepat hingga tuntas.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat memberikan arahan dalam kegiatan Hospital Leadership for Tuberculosis (TB) Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam meningkatkan penemuan serta penanganan kasus TBC. Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai upaya tersebut dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada sebatas komitmen.

"Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, mobilitas penduduk Jakarta dan wilayah metropolitan sekitarnya menjadi tantangan tersendiri dalam mengendalikan penyebaran TBC. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta koordinasi lintas institusi dan wilayah.

Maka, ia meminta rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, fasilitas kesehatan TNI-Polri, puskesmas, dan berbagai unsur masyarakat memperkuat sinergi dalam mendukung program eliminasi TBC.

Jakarta saat ini punya 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Jaringan fasilitas kesehatan itu dinilai punya peran strategis untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, meningkatkan penemuan kasus, dan memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Pramono juga menyampaikan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tidak boleh dibatasi hanya karena kepemilikan KTP Jakarta.

Menurutnya, penanganan penyakit menular seperti TBC membutuhkan pendekatan lintas wilayah. Dengan demikian, upaya pemeriksaan, pengobatan, dan pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk bagi masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di kawasan penyangga Jakarta.

Baca Juga: Pramono: Penumpang Transjabodetabek Bogor-Blok M Tertinggi, Capai 10.000 Orang per Hari

Baca Juga:  Pramono Ajak Generasi Muda Rawat Jakarta

Selain mengandalkan rumah sakit dan puskesmas, Pemprov DKI juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat upaya eliminasi TBC.

Pramono menilai kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma, dan unsur masyarakat di tingkat lingkungan dapat membantu memperluas edukasi serta menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dan penanganan TBC. Dengan edukasi yang lebih luas, warga juga diharapkan semakin terdorong untuk memanfaatkan layanan kesehatan ketika membutuhkan pemeriksaan.

Di samping itu, keberadaan Pasukan Putih yang saat ini berjumlah 584 personel dinilai berpotensi mendukung upaya kesehatan berbasis komunitas sesuai tugas dan kewenangannya.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat menjadi salah satu langkah yang didorong agar program eliminasi TBC tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau lingkungan tempat warga beraktivitas sehari-hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan jaringan rumah sakit. Peningkatan penemuan kasus harus diikuti dengan penanganan yang tepat serta evaluasi berkala agar efektivitas program dapat terus ditingkatkan.

Benjamin menjelaskan, pertemuan bersama para direktur rumah sakit menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program sekaligus merumuskan perbaikan untuk tahun berikutnya.

"Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit untuk mencari hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan menyusunnya agar program pada 2027 lebih baik," kata Benjamin.