Ini Nama-nama yang Masuk Bursa Cawapres

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Nov 2026, 17:03
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah nama mulai bermunculan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat 13 November 2026 sore.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada parpol koalisi untuk mendiskusikan usulan kandidat wakil presiden baru.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran tetap berada di tangan Presiden.

Baca juga: Gerindra Sumut, Lampung hingga Kalbar Dukung Dasco Jadi Wapres

Sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai provinsi telah menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut datang dari Gerindra Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Riau, Banten, hingga Kalimantan Barat. 

Menurut Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo, dukungan diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan.

"Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut menyampaikan dukungan kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan ini tentu memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam dunia politik," ujar Ade Jona, Minggu, 15 November 2026.

Sementara itu, sejumlah partai politik koalisi pun menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo. Salah satunya Partai Golkar.

"Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka," ucap Doli kepada wartawan dikutip, Minggu 15 November 2026.

Doli mengatakan, penentuan sosok pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan selama sisa masa pemerintahan 2024-2029.

"Kami memandang bahwa di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Kita membutuhkan persatuan, soliditas, sinergi dari semua elemen bangsa," jelasnya.

Doli menilai ada sejumlah nama yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan.

Baca juga: MPR Pastikan Pemilihan Wapres Berjalan Sesuai Mekanisme Konstitusi

Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Sugiono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," beber Doli.

Doli menegaskan, Prabowo perlu diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan sosok yang paling tepat mendampinginya memimpin pemerintahan.

Dia menilai calon wakil presiden yang terpilih nantinya harus memiliki kesamaan visi dan arah kebijakan dengan Presiden.

"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," jelasnya.

Selain itu sosok Wapres baru harus punya legitimasi hukum, politik, dan sosial.

Calon tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden serta memiliki kemampuan untuk membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan.

"Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden," jelasnya.

"Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau," lanjutnya.

Baca juga: PAN Tak Usulkan Nama Untuk Wapres, Zulhas: Kami Usul dari Gerindra

Di sisi lain, dukungan kader PKB agar Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisi posisi wapres juga mencuat.

Namun, dukungan tersebut ditegaskan bukan merupakan sikap resmi PKB, melainkan aspirasi pribadi sejumlah kader.

"Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal," jelas Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda kepada wartawan.

Huda mengatakan sejauh ini PKB menyerahkan sepenuhnya pengisian kekosongan wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden," terang Huda.

Baca juga: FOTO: Momen Suasana Rapat Gabungan Pimpinan MPR, DPR dan DPD Proses Pergantian Wapres

Selain itu, ada nama Ketua MPR Ahmad Muzani mencuat menjadi salah satu cawapres pengganti Gibran.

Namun, Muzani mengaku belum mau bicara soal bursa cawapres lantaran ingin fokus mengawal proses pemilihan di MPR.

"Jangan komentar bursa dulu," kata Muzani.

Muzani hanya berkomentar soal proses pergantian wapres di MPR.

"Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna," bebernya.