Ray Rangkuti: Prabowo Harus Melirik Empat Pimpinan DPD RI, Mereka Representasi Daerah

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 10:48
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Ray Rangkuti: Prabowo Harus Melirik Empat Pimpinan DPD RI, Mereka Representasi Daerah Ray Rangkuti: Prabowo Harus Melirik Empat Pimpinan DPD RI, Mereka Representasi Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI patut masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian jabatan wakil presiden.
Menurut Ray, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu alasan untuk mempertimbangkan mereka.
"Ini sangat urgen, mereka adalah orang-orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan daerah, dan Presiden Prabowo harus meliriknya," ungkap Ray Rangkuti kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.

Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 tersebut adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Keempatnya merupakan anggota lembaga negara yang secara konstitusional menjalankan fungsi representasi daerah. Mereka dipilih sebagai anggota DPD melalui pemilihan umum perseorangan dan kemudian ditetapkan sebagai pimpinan lembaga.

Menurut Ray, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang memahami persoalan berbagai wilayah di Indonesia.

"Pengalaman dan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan calon wakil presiden," katanya.

Ketika ditanya mengenai peluang pimpinan DPD RI masuk dalam bursa calon wakil presiden, Ray menyatakan kesempatan tersebut masih terbuka.

"Masih sangat terbuka. Terutama bagi figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman kuat mengenai persoalan daerah. Saya yakin mereka punya," jelasnya.

Usulan Publik, Keputusan Presiden

Ray juga menyinggung mekanisme pengusulan calon wakil presiden. Menurutnya, setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi mengenai figur yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan tersebut.

"Urusannya sih boleh-boleh saja ya, cuma siapa yang mengusulkan? Karena hak mengusulkannya itu cuma ada di partai," ujar Ray.

Pernyataan terakhir tersebut perlu ditempatkan dalam konteks mekanisme konstitusional yang berbeda antara pemilihan umum presiden dan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Baca Juga: KASIPAHAM: Ray Rangkuti Ragu DPR Berani Kawal Tuntas Kasus Penyadapan Listyo Sigit Cs

Untuk pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu wakil presiden melalui sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, usulan mengenai empat pimpinan DPD RI dapat menjadi bagian dari aspirasi publik, tetapi keputusan mengenai dua nama yang diajukan kepada MPR berada pada Presiden Prabowo.

Sultan: DPD RI Mendukung Pilihan Presiden

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebelumnya menegaskan bahwa lembaganya akan mendukung proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan kepada wartawan dalam wawancara singkat atau doorstop, Jumat, 13 November 2026.

Ketika ditanya mengenai namanya yang masuk dalam pembahasan calon wakil presiden, Sultan merespons dengan menggelengkan kepala.

"Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar Sultan.

Pernyataan itu menunjukkan perbedaan antara wacana yang berkembang di kalangan pengamat dan sikap kelembagaan DPD RI.

Sejauh ini, pembahasan mengenai empat pimpinan DPD RI sebagai calon wakil presiden tidak dapat disamakan dengan pencalonan resmi oleh lembaga tersebut.

Wapres dan Urusan Otonomi Daerah

Pandangan Ray mengenai pentingnya pemahaman persoalan daerah juga memiliki relevansi dengan tugas kelembagaan wakil presiden.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur keberadaan

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, Wakil Presiden berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota DPOD.

Lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan daerah, dana penyelenggaraan otonomi khusus, perimbangan keuangan pusat-daerah, serta penyelesaian persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPOD juga dapat memberikan pertimbangan mengenai rancangan kebijakan Dana Desa.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan otonomi daerah merupakan salah satu bidang yang memiliki hubungan kelembagaan dengan jabatan wakil presiden.

Namun, DPOD berfungsi memberikan pertimbangan, bukan mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan daerah.

Baca Juga: DPD RI-Ditjen Dukcapil Matangkan Kerja Sama Pemanfaatan Kependudukan

Persoalan Daerah Kian Kompleks

Pembahasan mengenai representasi daerah dalam kepemimpinan nasional berlangsung di tengah berbagai tantangan hubungan pusat dan daerah.

Perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana otonomi khusus menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur, persoalan pengelolaan sumber daya alam, konflik sosial, keterbatasan pelayanan publik, serta tantangan penanganan bencana dan keamanan.

Berbagai persoalan tersebut memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam konteks itulah pengalaman memahami kebutuhan daerah menjadi salah satu isu yang muncul dalam pembahasan kriteria calon wakil presiden.

DPD RI sendiri memiliki fungsi konstitusional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat-daerah.

Karena itu, wacana yang disampaikan Ray membuka ruang pembahasan mengenai pengalaman dan kapasitas para pimpinan DPD RI dalam menghadapi persoalan tersebut.

Meski demikian, asal lembaga bukan satu-satunya ukuran. Penilaian terhadap calon wakil presiden tetap perlu mempertimbangkan integritas, rekam jejak, kapasitas pemerintahan, dan kemampuan bekerja sama dalam menjalankan agenda nasional.

Keputusan mengenai figur yang akan diusulkan tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan UUD 1945.