KPK Minta Publik Tak Ragu Laporkan Dugaan Korupsi, Termasuk Soal Polemik Raffi Ahmad

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 10:14
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad (Instagram)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar. Pengadaan tersebut dilaporkan melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, bersama dua kementerian.

Dugaan tersebut sebelumnya disoroti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Perusahaan milik Raffi Ahmad itu disebut memperoleh kontrak pengadaan jasa pemengaruh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sorotan publik muncul mengingat Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai penyelenggara negara, yakni Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pihaknya membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan agar informasi tersebut dapat ditelaah lebih lanjut.

"KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat melaporkan," ujar Taufik, 17 November 2026.

Baca Juga: KPK Belum Usut Dugaan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad Soal Proyek Rp14,7 Miliar

Taufik menjelaskan, KPK akan menelaah setiap laporan yang masuk, termasuk menilai apakah informasi dan bukti yang disampaikan memenuhi unsur indikasi tindak pidana korupsi.

"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu, akan menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," tambahnya.

Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan penindakan resmi yang dilakukan oleh KPK terkait polemik kontrak tersebut. Oleh karena itu, KPK belum dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara di luar kewenangan Kedeputian Penindakan.

Di sisi lain, ia mengapresiasi perhatian publik terhadap persoalan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," kata Taufik.

Sementara itu, Raffi Ahmad memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa dirinya pernah berkonsultasi langsung dengan KPK pada 2024 lalu. Konsultasi tersebut berkaitan dengan statusnya yang baru mengemban jabatan publik namun tetap aktif sebagai pekerja seni.

Menurut Raffi, pertemuan itu membahas kelanjutan pekerjaannya di dunia hiburan, termasuk aturan mengenai penerimaan endorsement dan bentuk kerja sama komersial lainnya.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ungkap Raffi dalam keterangan tertulisnya.

Raffi Ahmad, The Dudas Minus One <b>(NTV)</b> Raffi Ahmad, The Dudas Minus One (NTV)

Ia mengklaim, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima pekerjaan di dunia seni tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian, Raffi menyadari bahwa selain aspek legalitas, keputusan untuk tetap menjalankan pekerjaan komersial juga perlu mempertimbangkan aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.

Ia pun menyatakan siap menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depan. "Saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," pungkasnya.