Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Sebagai Saksi Kasus KSO

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 10:04
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan TAT sudah masuk dalam agenda penyidik. Pihaknya kini menunggu kedatangan Wali Kota Bekasi tersebut.

“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadwalkan pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Juga: Kejagung Periksa Pejabat Foster Oil Terkait Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi

Sebelumnya, Jampidsus mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP. Kasus yang berlangsung pada periode 2009 hingga 2024 itu sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi.

Anang menjelaskan perkara tersebut berawal dari kerja sama antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP untuk mengelola sejumlah sumur minyak di wilayah Kota Bekasi.

Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk pelanggaran terhadap prosedur perizinan.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.

Baca Juga: KPK Ungkap Puspom TNI Lakukan Pemeriksaan Terkait Kasus Korupsi BNPB

Penyidik menduga persoalan tata kelola tersebut menimbulkan kerugian dan defisit bagi sejumlah pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Kejaksaan Agung memperkirakan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.

Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelaksanaan kerja sama.

(Sumber: Antara)