KPK Pastikan Penyadapan Listyo Sigit Cs Tak Terkait Kebocoran Isu OTT

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 09:34
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026 Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal Polri lainnya tidak berkaitan dengan kasus kebocoran Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat mendera lembaga antirasuah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, untuk menepis spekulasi publik yang mengaitkan aksi penyadapan lintas institusi itu dengan kebocoran informasi penindakan di internal KPK.

"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," ujar Taufik, Selasa, 17 November 2026.

Taufik menegaskan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan OTT merupakan ranah rahasia yang hanya diketahui secara terbatas di internal KPK. Menurutnya, catatan kasus kebocoran informasi penindakan yang pernah terbukti selama ini hanya terjadi pada kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, melalui keterlibatan mantan staf KPK, Dias Oktavianto.

"Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI mengungkapkan bahwa aksi penyadapan ilegal yang didalangi oleh Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga meluas ke berbagai elemen strategis negara.

Baca Juga: Raffi Ahmad Tegaskan Sudah Konsultasi dengan KPK sebelum Ambil Endorse Rp14,7 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, sasaran penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, jajaran kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga institusi penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan. Selain itu, aksi ini juga diduga menyasar internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa.

Meski demikian, Suyudi menggarisbawahi agar daftar sasaran tersebut tidak disalahartikan oleh publik. Ia menegaskan bahwa daftar tersebut murni merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah didalami oleh penyidik.

"Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi.

Kasus ini bermula ketika penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Keempat tersangka tersebut masing-masing adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam konstruksi hukumnya, penyidik menjerat tersangka Slamet Uliandi dengan sangkaan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara itu, terhadap tiga tersangka lainnya Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Hingga kini, proses penyidikan lanjutan dan pengembangan perkara masih terus berjalan di Bareskrim Polri.