DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Tata Cara Pembentukan UU dan Statistik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 09:55
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 17 November 2026. Sejumlah agenda akan dibahas, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (UU) dan RUU Statistik.

Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen mulai pukul 10.00 WIB itu akan diawali dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU. Rancangan tersebut merupakan usulan inisiatif Badan Legislasi DPR RI.

Setelah mendengarkan pendapat fraksi, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut sebagai usul DPR RI.

Agenda berikutnya mencakup pembahasan perpanjangan waktu terhadap RUU tentang Statistik. Rapat Paripurna akan meminta persetujuan atas perpanjangan waktu pembahasan sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Baca Juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas Usulan HMP Gibran

Di luar agenda paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan juga mengadakan rapat. Badan Legislasi DPR RI dijadwalkan menggelar rapat koordinasi untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.

Sementara itu, Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat Panitia Kerja terkait RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

Komisi II DPR RI juga menjadwalkan rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah kelompok perempuan untuk membahas RUU tentang Pemilu.

Adapun Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Baca Juga: HMP Pemakzulan Gibran Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah hal, mulai dari capaian kinerja dan program perlindungan saksi serta korban hingga tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.

(Sumber: Antara)