Ntvnews.id, Jakarta - Sebelas negara anggota ASEAN menyepakati deklarasi inisiatif Satu Miliar Pohon atau One Billion Trees Initiative dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 di Filipina. Pelaksanaan program tersebut mengandalkan kontribusi sukarela setiap negara dengan mempertimbangkan hukum dan kemampuan nasional masing-masing.
Inisiatif ini diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, pemulihan ekosistem, serta penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi, peraturan, kebijakan, kapasitas, dan prioritas pembangunan di setiap negara anggota.
Berdasarkan informasi dari situs resmi ASEAN 2026 Filipina yang diakses di Jakarta, Senin, 16 November 2026, deklarasi tersebut telah diadopsi oleh 11 negara anggota pada 12 November 2026. Kesepakatan ini bertujuan memperluas penanaman pohon, memulihkan kawasan hutan, dan mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan di kawasan ASEAN.
Salah satu poin dalam deklarasi tersebut menyoroti pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan, termasuk ekosistem mangrove, lahan gambut, daerah aliran sungai, serta kawasan penting lainnya.
Baca Juga: Momen Prabowo Foto Bersama Pemimpin ASEAN dengan Pose “ASEAN Handshake”
“Mendorong pemulihan dan rehabilitasi lanskap hutan yang terdegradasi, termasuk hutan bakau, lahan gambut, daerah aliran sungai, dan ekosistem kritis lainnya, sembari menganjurkan penggunaan spesies asli yang tangguh terhadap iklim,” ungkap isi deklarasi tersebut.
Kesepakatan itu juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan hutan di kawasan ASEAN dalam menyerap karbon. Upaya tersebut diharapkan mendukung mitigasi perubahan iklim dalam jangka panjang dan tetap sejalan dengan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) masing-masing negara.
Para pemimpin ASEAN turut mendorong kerja sama dan dialog mengenai hutan primer. Ekosistem tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, sumber penghidupan, hingga nilai budaya masyarakat setempat.
Deklarasi tersebut juga menekankan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perhutanan sosial akan didorong dengan melibatkan generasi muda, perempuan, serta komunitas lokal.
Baca Juga: Bersama Pemimpin ASEAN, Prabowo Teken Langkah Strategis dalam Deklarasi Kuala Lumpur
Untuk mendukung pembiayaan, ASEAN mengajak mitra wicara, organisasi internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah menjalin kemitraan. Negara-negara anggota juga didorong mengembangkan sumber pendanaan berkelanjutan serta mekanisme pembiayaan yang inovatif.
Pemanfaatan teknologi digital dan perangkat penelusuran turut menjadi perhatian. Teknologi tersebut diharapkan membuat pemantauan kondisi hutan lebih transparan dan dapat diperluas melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.
Sebelumnya, Rabu, 11 November 2026, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mengembangkan program kehutanan sosial melalui inisiatif iklim nasional FOLU Net Sink 2030. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki.
Dalam konferensi tersebut, Hashim menjelaskan kebijakan serta prioritas Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih atau net-zero emission (NZE) pada 2060 dan menjaga kelestarian hutan primer.
FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan sekaligus target nasional Indonesia untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forest and Other Land Use (FOLU). Target tersebut mengupayakan agar jumlah gas rumah kaca yang diserap sektor ini pada 2030 lebih besar atau setidaknya seimbang dengan emisi yang dilepaskan.
(Sumber: Antara)
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama para pemimpin negara anggota ASEAN dan Perdana Menteri China Li Qiang dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-China di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026. (Antara)