Kejagung Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Hery Susanto

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 09:57
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) telah mendaftarkan banding pada Rabu pekan sebelumnya. Saat ini, tim JPU tengah menyiapkan memori banding dan kontra memori banding.

“Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang kepada awak media di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Anang menjelaskan, salah satu pertimbangan JPU mengajukan banding adalah karena Hery Susanto lebih dahulu menempuh upaya hukum serupa.

Baca Juga: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Jalani Sidang Vonis Kasus Korupsi

“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta (alasan) yang lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Kejagung menghormati keputusan Hery untuk mengajukan banding. Menurut Anang, langkah tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, Hery Susanto dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menerima suap dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021–2026.

Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan Hery menerima suap berupa uang dan rumah dengan total nilai Rp3,87 miliar saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Baca Juga: Di Sidang Korupsi Nikel, Hery Susanto Ungkap Sudah Setahun Idap Stroke Mata

Pemberian tersebut dinilai bertujuan memengaruhi Hery agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI ketika masih menjabat sebagai anggota lembaga tersebut.

Selain hukuman penjara, Hery juga dikenai denda Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar. Rumah milik Hery di Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Hery terancam pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

(Sumber: Antara)