NTVNews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020. Terbaru, tim penyidik memeriksa tiga orang saksi dari unsur kementerian dan pihak swasta pada Jumat, 13 November 2026.
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan komoditas nikel yang berkaitan dengan PT CNI.
Baca Juga: Dicari Kejagung, AK 'Raja Nikel' Tak Berada di Indonesia Tapi Lagi di Luar Negeri
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa ketiga saksi telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
"Adapun ketiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu: Sdr. B dari Kementerian Perdagangan, Sdr. T dari Kementerian Kehutanan, dan Sdr. AK dari PT AKAGC," katanya, dikutip Sabtu, 14 Nove,ber 2026.
Ketiganya dimintai keterangan guna membantu penyidik memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi berkas perkara dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
Baca Juga: Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Nikel
Pemeriksaan terhadap saksi dari berbagai unsur ini menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara. Keterangan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai rangkaian kegiatan tata kelola komoditas nikel selama periode 2017 hingga 2020.
Kejagung menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan perkara juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel
dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tutupnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna (Kejagung)