KPK Belum Usut Dugaan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad Soal Proyek Rp14,7 Miliar

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 10:08
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Raffi Ahmad Raffi Ahmad (Instagram)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum melakukan pendalaman resmi terkait dugaan konflik kepentingan dalam kegiatan endorsement yang melibatkan selebritas Raffi Ahmad di Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa informasi mengenai dugaan tersebut saat ini masih sebatas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihak lembaga antirasuah belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh karena belum ada proses penindakan yang dimulai.

"Untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan," ujar Ahmad saat dikonfirmasi, 17 November 2026.

Baca Juga: Raffi Ahmad: Keputusan Kembalikan Honor The Dudas Bukan karena Viral

Meski demikian, KPK membuka peluang lebar bagi masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki bukti permulaan untuk melaporkan dugaan tersebut secara resmi. Laporan dapat disampaikan melalui Kedeputian Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja," tambahnya.

Ahmad menekankan, setiap laporan yang masuk dari masyarakat harus dilengkapi dengan dokumen pendukung serta fakta-fakta yang memadai. Kelengkapan tersebut sangat krusial agar KPK memiliki bahan telaah yang cukup untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," tegas Ahmad.

Ia kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar di ruang publik saat ini belum memenuhi dasar hukum untuk diusut secara terperinci oleh tim penyidik. KPK mengimbau agar masyarakat yang menduga adanya pelanggaran hukum dapat menempuh jalur pelaporan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail," pungkasnya.