Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong melalui Sidang Paripurna MPR RI, Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan agenda yang diterima, rapat tersebut akan berlangsung pada pukul 15.30 WIB di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Setelah rapat, pimpinan MPR dijadwalkan memberikan keterangan kepada wartawan melalui sesi doorstop di area konferensi pers Gedung Nusantara IV.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa rapat gabungan tersebut akan membahas empat hal berkaitan dengan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Baca Juga: MPR Pastikan Pemilihan Wapres Berjalan Sesuai Mekanisme Konstitusi
Pembahasan mencakup penetapan tanggal Sidang Paripurna MPR untuk mengisi jabatan yang kosong, penyampaian surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden, pembentukan tim verifikasi dokumen calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyusun draf ketetapan MPR.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon pengganti setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Kekosongan jabatan tersebut terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026.
“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.
(Sumber: Antara)
Arsip foto - Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada pers sebelum rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta (Antara)