Gerindra Bakal Sanksi Bupati Kupang Jika Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Nov 2026, 10:10
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat daring bersama Pusat Kajian Anti Korupsi UGM di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat daring bersama Pusat Kajian Anti Korupsi UGM di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Gerindra akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya yang menjabat sebagai Bupati Kupang, Yosef Lede apabila terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi tersebut dapat berupa pemecatan dari keanggotaan partai hingga dorongan agar Yosef diberhentikan dari jabatan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan sikap tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

"Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," kata Habiburokhman.

Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menangani laporan tersebut secara objektif. Ia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Habiburokhman Desak Hukuman Berat jika Terbukti

Menurutnya, polisi perlu segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan korban. Ia juga meminta penyidik menangkap dan menahan Yosef apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

"Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Polda NTT mengungkapkan tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menjelaskan laporan korban diterima pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Baca Juga: PAN Tak Usulkan Nama Untuk Wapres, Zulhas: Kami Usul dari Gerindra

"Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," kata Henry saat memberikan keterangan di Kupang, Jumat, 13 November 2026.

Henry menyatakan penyidik masih mendalami informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan awal pelapor, kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan.

Saat berada di lokasi, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga merupakan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.

Korban kemudian berusaha menghubungi saksi untuk meminta bantuan agar dijemput dan dibawa meninggalkan tempat kejadian.

Henry menegaskan Polda NTT akan menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Kepolisian juga memastikan proses penanganan memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(Sumber: Antara)