Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Melalui keputusan tersebut, pemerintah menetapkan tiga kategori wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Berdasarkan peta lampiran keputusan itu, perairan di sekitar TNUK ditandai dengan warna krem sebagai kawasan WUP. Sementara itu, area Taman Nasional Ujung Kulon ditampilkan dengan warna putih yang menunjukkan wilayah tersebut berada di luar kawasan pertambangan. Adapun WPN ditandai menggunakan arsiran berwarna merah.
Penetapan WUP menjadi landasan bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah tersebut dapat mencakup komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Sementara itu, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan tetap mempertimbangkan sejumlah kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Rekaman Kecelakaan Maut Pemotor PCX Tewas Dihantam Bus di CitraGrand Cibubur
Adapun Wilayah Pencadangan Negara dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik sebagian maupun seluruh areanya, setelah melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. Proses tersebut juga harus memenuhi kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, masuknya suatu kawasan ke dalam peta WUP tidak serta-merta membuat wilayah tersebut dapat langsung ditambang. Masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan bisa dilakukan.
Penambangan baru dapat dilaksanakan setelah wilayah terkait ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kawasan perairan sekitar TNUK yang saat ini masuk dalam peta WUP belum otomatis memiliki izin untuk kegiatan penambangan.
Di sisi lain, berdasarkan peta wilayah kerja yang dipublikasikan melalui situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan, pada 2025, cakupan pengelolaan TNUK meliputi kawasan daratan sekaligus perairan di sekitarnya.
Dalam peta tersebut, total luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tercatat mencapai 105.694,46 hektare. Luasan itu terdiri atas sekitar 61.357 hektare wilayah daratan dan 44.337 hektare kawasan perairan.
Taman Nasional Ujung Kulon (Google Maps)