Yusril Minta Menteri Tuntaskan Persoalan agar Tidak Membebani Presiden

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 16:05
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan pengarahan dalam kegiatan penyerahan rekomendasi kebijakan bidang hukum dan HAM tahun 2027 kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan pengarahan dalam kegiatan penyerahan rekomendasi kebijakan bidang hukum dan HAM tahun 2027 kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa, 17 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta para menteri menyelesaikan seluruh tugas dan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia mengingatkan agar tidak ada masalah yang dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi beban bagi Presiden.

Menurut Yusril, para menteri sebagai pembantu Presiden perlu bekerja maksimal dalam menangani persoalan yang melibatkan berbagai kementerian. Upaya tersebut penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mencegah risiko hukum dan kesalahan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian.

"Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang," kata Yusril dalam kegiatan penyampaian rekomendasi kebijakan tahun 2027 kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Yusril juga mengingatkan agar persoalan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa penyelesaian selama bertahun-tahun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi tanggungan bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Juga: Menko Yusril Minta Definisi Keuangan Negara Diperjelas agar Tak Keliru Menjerat Kasus Korupsi

Ia menekankan bahwa kesinambungan penyelenggaraan negara harus dijaga dengan melanjutkan berbagai hal baik yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, kebijakan atau langkah yang keliru perlu diperbaiki sesuai dengan cita-cita Proklamasi 1945.

Selain itu, Yusril meminta para menteri berani memikul tanggung jawab atas persoalan di kementerian masing-masing. Ia tidak ingin masalah antarkementerian terus-menerus dikembalikan kepada Presiden untuk diselesaikan.

Apabila muncul perbedaan pendapat, para menteri diminta mengutamakan koordinasi dan menggelar rapat bersama untuk menemukan kesepakatan serta solusi yang dapat dijalankan.

"Jika ada perbedaan pandangan antar kementerian, kita harus cari kesepakatannya. Jika ada persoalan yang memerlukan keputusan lebih tinggi, kita sampaikan kepada Presiden dengan uraian yang lengkap, dan pilihan penyelesaian yang jelas," ujarnya.

Baca Juga: Yusril Minta KY dan Bawas MA Cermati Sikap Hakim dalam Sidang Nadiem

Mengenai rekomendasi kebijakan hukum dan HAM yang diserahkan, Yusril berharap dokumen tersebut dapat menjadi pedoman yang berkualitas. Ia menilai rekomendasi harus disusun berdasarkan persoalan nyata dan didukung oleh data yang akurat.

Untuk bidang hukum, rekomendasi tersebut diarahkan pada penyelarasan peraturan serta penerapan prosedur yang adil. Adapun dalam bidang HAM, pemerintah perlu memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hal itu juga berlaku bagi TNI dan Polri ketika menjalankan tugas di lapangan. Yusril mengingatkan agar kedua institusi tersebut tetap menjunjung tinggi norma-norma HAM.

"Semoga ke depan kita dapat menerapkan langkah-langkah koordinasi di bidang hukum, dan di bidang imigrasi, pemasyarakatan, di bidang HAM yang juga merupakan salah satu program Astacita dari Presiden kita," kata Yusril.

Kemenko Kumham Imipas secara rutin menyampaikan rekomendasi kebijakan di bidang hukum dan HAM kepada kementerian serta lembaga. Pada 2026, jumlah instansi penerima rekomendasi mencapai 50, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 39 kementerian dan lembaga.

(Sumber: Antara)