Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto hingga Selasa, 17 November 2026, belum mengajukan nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya kesepakatan untuk menggeser jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan seusai penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa.
Yusril menjelaskan, belum diserahkannya nama kandidat berkaitan dengan tahapan formal pencalonan serta agenda kenegaraan Presiden yang cukup padat di luar negeri.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan berlangsung.
Jika pemungutan suara tetap dilaksanakan pada jadwal semula, yakni 2 Desember 2026, batas akhir pengajuan nama calon jatuh pada 18 November 2026.
Baca Juga: MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026
Namun, Prabowo saat ini tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang kemudian dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat, 20 November 2026.
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.
Yusril mengatakan pertemuan dengan sejumlah partai politik di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya belum dapat dianggap sebagai pembahasan resmi bersama partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.
Ia menegaskan, sesuai UU MD3, dua kandidat Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Karena itu, seluruh tahapan pencalonan perlu dijalankan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun cacat prosedur.
Menanggapi sejumlah nama yang beredar di masyarakat sebagai calon pengganti Wakil Presiden, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang berlangsung secara informal.
Menurutnya, penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.
Baca Juga: Yusril Sebut Prabowo Miliki Waktu 14 Hari untuk Ajukan Dua Calon Wakil Presiden
Setelah menerima dua nama calon paling lambat 25 November 2026, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi selama dua minggu. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan sidang pemilihan melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa, 17 November 2026 (Antara)