Syahganda Sebut Kandidat Wapres Pengganti Gibran Partai Koalisi Serahkan ke Gerindra

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 13:45
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Foto arsip - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Ka Bakom) RI Syahganda Nainggolan Foto arsip - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Ka Bakom) RI Syahganda Nainggolan (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan belum ada kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berasal dari luar Partai Gerindra. Saat ini, jabatan wakil presiden kosong setelah Gibran mengundurkan diri pekan lalu.

Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan dua nama kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Namun, waktu yang tersedia bagi Kepala Negara untuk menentukan calon pengganti relatif terbatas.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden harus menyerahkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam waktu paling lama 14 hari. Selanjutnya, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Syahganda mengatakan partai-partai koalisi pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kandidat pengganti Gibran kepada Prabowo dan Gerindra.

“Sudah diumumkan oleh teman-teman partai koalisi bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra,” kata Syahganda saat ditemui media di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 17 November 2026.

Baca Juga: Menaker Tetapkan 21 November sebagai Tenggat Penetapan UMP 2027

Sejauh ini, terdapat tiga nama dari Partai Gerindra yang ramai diperbincangkan sebagai kandidat wakil presiden. Mereka adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Nama berikutnya ialah Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sementara kandidat ketiga adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Syahganda mengaku belum menerima arahan khusus dari Prabowo mengenai ketiga nama tersebut. Meski begitu, ia menilai mereka merupakan tokoh yang telah lama bekerja bersama Presiden.

“Saya pikir tiga-tiganya orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden. Tapi nanti keputusannya pasti akan didiskusikan dengan partai politik pendukung pemerintah,” ujarnya.

Menurut Syahganda, Prabowo masih membutuhkan waktu untuk menentukan dan menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR. Terlebih, Presiden tengah menjalani agenda kunjungan luar negeri.

Pekan ini, Prabowo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Setelah itu, ia dijadwalkan mengikuti KTT APEC ke-33 yang berlangsung pada 18-19 November 2026 di Shenzhen, China.

“Presiden sekarang di Cina, kemudian (sidang MPR) ditunda dari yang seharusnya 2 Desember. Mungkin Bapak Presiden perlu pertimbangan lebih besar dari partai koalisi,” ucapnya.

MPR Undur Sidang Pemilihan Wapres

Sebelumnya, Prabowo telah mengirimkan surat kepada MPR RI untuk meminta tambahan waktu dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden. Permintaan tersebut disetujui melalui rapat gabungan MPR.

Dengan keputusan itu, sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden pengganti Gibran yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu lebih panjang untuk berkomunikasi dengan partai politik dan sejumlah tokoh sebelum mengajukan kandidat kepada parlemen.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," kata Muzani usai memimpin rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Sebelumnya, Presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada aturan bahwa pengajuan kandidat harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna.

Setelah jadwal sidang diubah menjadi 9 Desember 2026, batas akhir penyerahan dua nama kandidat dari Presiden kepada MPR juga bergeser menjadi 25 November 2026.

Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan MPR turut membahas mekanisme pelantikan wakil presiden terpilih. Muzani mengatakan prosesi tersebut akan mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," kata Muzani.