Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan usulan dua lokasi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pramono menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial dalam pertemuan sebelumnya. Kedua lokasi yang diajukan memiliki luas lahan masing-masing sekitar dua hektare dan telah dipersiapkan untuk pembangunan sekolah.
“Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia menyebut penambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dua lokasi tersebut. Salah satu tempat yang diusulkan berada di Cakung, Jakarta Timur.
“Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” jelas Pramono.
Selain dua lokasi tersebut, Pramono turut menanggapi rencana pemanfaatan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut dia, pihak UI sebelumnya menyampaikan keinginan agar pengelolaan kawasan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana penyerahan pengelolaan itu. Ia menilai pengelolaan hutan kota dapat menjadi beban tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi.
Namun, ia menegaskan tidak menyetujui apabila peruntukan kawasan hutan kota tersebut dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di 93 Lokasi Capai 70 Persen, Ditarget Rampung 20 Juni 2026
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” tutur Pramono.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak ingin mencampuri urusan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Meski begitu, Pramono memastikan pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sebagian area lahan Hutan Kota UI direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2026.
Gus Ipul mengatakan pihak UI telah bersedia menyediakan lahan untuk keperluan tersebut. Luas keseluruhan Hutan Kota UI mencapai lebih dari 100 hektare, sedangkan lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sekitar delapan hektare.
Meski demikian, UI menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan yang berada di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Lahan yang diusulkan terletak di area kampus sisi Jakarta. Pemanfaatannya akan ditentukan melalui penilaian dan disesuaikan dengan peruntukan lahan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam area Hutan Kota UI.
Ia menegaskan kawasan hutan kota akan tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya. Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen UI dalam menjaga lingkungan.
(Sumber: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. (Antara)