Ntvnews.id, Jakarta - Wali Kota Bekasi berinisial TAT tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan PT Migas Bumi Kota Bekasi melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi ketidakhadiran tersebut di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang.
Menurut Anang, Wali Kota Bekasi itu telah mengajukan permohonan agar jadwal pemeriksaannya diundur ke pekan berikutnya.
Baca Juga: Kejagung Periksa Pejabat Foster Oil Terkait Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” katanya.
Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadwalkan pemeriksaan TAT pada pukul 10.00 WIB.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024.
Anang menerangkan bahwa kasus tersebut berawal dari kesepakatan kerja sama antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Baca Juga: Kejagung Selidiki Kasus KSO Migas Bekasi, Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan, termasuk ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan yang seharusnya dipenuhi.
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Penyidik menduga persoalan tata kelola tersebut menyebabkan kerugian serta defisit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.
Hingga kini, penyidik masih melanjutkan pendalaman perkara dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
(Sumber: Antara)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/10/2026). (Antara)