Ntvnews.id, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan kembali menjadi perhatian setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri pada Senin, 16 November 2026.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengaturan penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan prosedur yang berbeda-beda.
Padahal, penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan hak privasi masyarakat sehingga pelaksanaannya membutuhkan batasan hukum yang jelas.
Baca Juga: Sidang Etik Kasus Penyadapan Digelar, Ini Jenjang Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Dalam rapat tersebut, Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti turut menyampaikan sejumlah usulan mengenai mekanisme penyadapan, mulai dari pembatasan sasaran, perizinan, durasi, hingga pengawasan.
Lantas, apa saja fakta mengenai RUU Penyadapan dan bagaimana perkembangan pembahasannya? Berikut penjelasannya.
1. RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Penyadapan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Rancangan regulasi ini masuk dalam revisi Prolegnas yang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR pada akhir 2025 bersama sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Baca Juga: Ini Peran Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit, Kini Disidang Etik
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyampaikan bahwa DPR membuka peluang untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak.
Pada 16 November 2026, Komisi III DPR kembali menggelar RDP untuk meminta masukan dari Baintelkam Polri mengenai substansi pengaturan penyadapan.
Meski demikian, rapat tersebut masih merupakan bagian dari proses pembahasan dan penghimpunan masukan, bukan pengesahan RUU menjadi undang-undang.
2. Aturan Penyadapan Selama Ini Tersebar di Sejumlah Undang-Undang
Salah satu alasan RUU Penyadapan dinilai penting adalah belum adanya satu regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyadapan secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, kewenangan penyadapan selama ini telah diatur dalam sejumlah undang-undang, antara lain:
-
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Undang-Undang Intelijen Negara.
-
Undang-Undang Kepolisian.
-
Undang-Undang Kejaksaan.
-
Undang-Undang Narkotika.
Namun, masing-masing regulasi memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda.
Ada institusi yang mensyaratkan izin pengadilan, ada pula yang menggunakan mekanisme persetujuan internal tanpa izin pengadilan. Pengaturan mengenai jangka waktu penyadapan juga belum seragam. Karena itu, RUU Penyadapan diharapkan dapat menghadirkan standar hukum yang lebih jelas bagi seluruh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kanan) memimpin rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, dan â tinda (Antara)
3. Penyadapan Harus Memiliki Sasaran yang Terbatas
Salah satu usulan yang disampaikan Baintelkam Polri dalam rapat bersama Komisi III DPR adalah pembatasan sasaran penyadapan.
Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menjelaskan penyadapan tidak boleh dilakukan terhadap sembarang orang.
Menurutnya, kewenangan tersebut harus digunakan secara terbatas untuk kepentingan keamanan dalam negeri, termasuk mencegah ancaman kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Penyadapan juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.
"Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Usulan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
4. Mekanisme Izin Penyadapan Perlu Diperjelas
Selama ini, setiap institusi memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan persetujuan penyadapan. Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas menilai RUU Penyadapan perlu mengatur mekanisme perizinan yang seragam bagi aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen.
Ia mencontohkan KPK memiliki mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas, sedangkan Polri menggunakan mekanisme persetujuan pimpinan.
Sementara itu, mekanisme perizinan di lingkungan intelijen juga perlu diperjelas.
Dalam rapat yang sama, Dedy Kusuma Bakti mengusulkan agar penyadapan mendapatkan izin tertulis dari pihak yang berwenang.
Menurutnya, pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan melaksanakan penyadapan secara teknis harus dipisahkan. Pemisahan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bentuk pengendalian agar kewenangan penyadapan tidak dilakukan secara sepihak.
5. Polri Mengusulkan Durasi Penyadapan Satu Bulan
Pembatasan waktu juga menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat Komisi III DPR bersama Baintelkam Polri. Dedy menjelaskan bahwa dalam mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, penyadapan memiliki batas waktu satu bulan.
"Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penyadapan harus didokumentasikan secara tertulis, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Usulan mengenai batas waktu ini penting untuk mencegah penyadapan dilakukan tanpa batas yang jelas.
Namun, perlu dipahami bahwa durasi satu bulan tersebut merupakan penjelasan mengenai pengaturan di lingkungan Polri yang disampaikan dalam rapat, bukan ketentuan final RUU Penyadapan yang telah disahkan DPR.
6. Seluruh Proses Penyadapan Harus Tercatat dan Diawasi
Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo pada Senin, 19 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta (Istimewa)
Selain izin dan batas waktu, transparansi administrasi serta pengawasan juga menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Penyadapan. Dedy mengusulkan agar seluruh proses penyadapan dicatat dan dokumentasinya tidak boleh diubah maupun dihapus. Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan penyadapan memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa apabila terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan di lingkungan Polri dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penyadapan dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum.
7. Penyalahgunaan Penyadapan Bisa Berujung Sanksi Pidana dan Etik
RUU Penyadapan juga diharapkan memperjelas konsekuensi hukum bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Dalam rapat Komisi III DPR, Dedy menjelaskan bahwa penyalahgunaan penyadapan oleh anggota Polri dapat dikenai beberapa bentuk pertanggungjawaban.
Pertama, sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 258 KUHP. Kedua, sanksi kode etik profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Sanksinya dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ketiga, sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Sanksi ini dapat dikenakan kepada pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah penyadapan.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya perlu diterapkan kepada petugas yang menjalankan penyadapan, tetapi juga pihak yang memberikan perintah apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 (Antara)