KPK Panggil 16 Kepala Dinas dan Camat Polanharjo dalam Kasus Korupsi Klaten

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 15:15
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Tersangka Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Tersangka Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/11/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Camat Polanharjo berinisial MP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten berinisial S, serta 16 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten. Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Belasan kepala dinas yang dipanggil mencakup sejumlah pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, serta Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.

Baca Juga: KPK Minta Publik Tak Ragu Laporkan Dugaan Korupsi, Termasuk Soal Polemik Raffi Ahmad

Selain itu, KPK memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.

Pejabat lainnya yang turut dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, serta Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.

Daftar saksi juga mencakup Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.

Sehari sebelumnya, Senin, 16 November 2026, KPK telah memanggil sejumlah saksi lain. Mereka meliputi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH, Direktur CV Epic Management DK, Inspektur Daerah Klaten AS, dan Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT.

Baca Juga: Kejagung Periksa 3 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Nikel PT CNI

Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, serta 21 orang lainnya.

Sehari setelahnya, 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK mengungkapkan perkara tersebut mencakup lima klaster dugaan korupsi. Klaster itu meliputi dugaan suap untuk mengatur hasil audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam perkara tersebut sejak 27 Oktober 2026.

(Sumber: Antara)