MPR Tunggu Presiden Prabowo Ajukan 2 Nama Cawapres

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 12:58
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Gibran serahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani Gibran serahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani (IG AHMAD MUZANI)

Ntvnews.id , Jakarta - Kursi wakil presiden (wapres) kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Pengganti Gibran tidak akan dipilih melalui pemilu langsung. Mekanismenya diatur dalam konstitusi, yakni Presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih satu di antaranya.

Gibran menyerahkan surat berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa posisi wapres yang kosong tidak bisa langsung diisi. Menurutnya, jabatan itu tidak bisa digantikan siapa pun kecuali melalui pemilihan.

Berikut tahapan mekanisme pemilihan wapres pengganti Gibran.

1. Dasar Hukum: Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945

Arsip foto - Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada pers sebelum rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta <b>(Antara)</b> Arsip foto - Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada pers sebelum rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta (Antara)

Pengisian kekosongan jabatan wapres mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Yusril menjelaskan, MPR akan menggelar sidang untuk memilih wapres dari dua nama calon yang diajukan Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Proses ini tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Pemilihan tidak melalui pemilu dan tidak melibatkan KPU, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.

Baca juga: MPR Pastikan Pemilihan Wapres Berjalan Sesuai Mekanisme Konstitusi

2. MPR Menyatakan Kekosongan Jabatan Wapres

Situasi Rapat Gabungan MPR, Fraksi, dan DPD Bahas Pergantian Wapres <b>(ist)</b> Situasi Rapat Gabungan MPR, Fraksi, dan DPD Bahas Pergantian Wapres (ist)

Tahap awal dimulai ketika MPR menggelar rapat untuk menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan wapres. Rapat gabungan MPR yang melibatkan pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok DPD digelar pada Jumat, 13 November 2026.

3. MPR Menyurati Presiden dan Meminta Dua Nama

Situasi Rapat Gabungan MPR, Fraksi, dan DPD Bahas Pergantian Wapres <b>(ist)</b> Situasi Rapat Gabungan MPR, Fraksi, dan DPD Bahas Pergantian Wapres (ist)

Setelah kekosongan dinyatakan, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden melalui surat. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat permintaan dua nama calon wapres dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November.

Baca juga: MPR Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ahmad Muzani: Makin Cepat Makin Baik

4. Presiden Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama

Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Yusril menjelaskan bahwa setelah surat MPR diterima, Presiden memerlukan waktu 14 hari untuk menyerahkan calon wapres kepada MPR. Ketentuan itu merupakan batas maksimal, sehingga Presiden bisa mengajukan nama kapan saja sebelum tenggat berakhir.

Penentuan dua nama sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Yusril menyebut Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

5. Calon Berasal dari Partai Pengusung dan Diverifikasi MPR

Calon presiden terpilih Prabowo Subianto jumpa pers selepas menerima 49 calon menteri dan calon wakil menteri, di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin (14/10/2024).  <b>(ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)</b> Calon presiden terpilih Prabowo Subianto jumpa pers selepas menerima 49 calon menteri dan calon wakil menteri, di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin (14/10/2024). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Persyaratan calon nantinya diverifikasi oleh tim MPR.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menegaskan bahwa MPR akan memilih dari dua nama yang diusulkan Presiden, sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Baca juga: MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas 4 Agenda Penting, Jadwal Pemilihan Wapres hingga Verifikasi Calon Pengganti Gibran

6. Rapat Paripurna MPR Memilih, Melantik, dan Mengesahkan

ARSIP - Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui lima nama dewan pengawas (dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republi <b>(Antara)</b> ARSIP - Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui lima nama dewan pengawas (dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republi (Antara)

MPR menjadwalkan rapat paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan. Muzani menyampaikan bahwa agendanya adalah pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.

Yusril berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Hingga kini, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan ke MPR. Sejumlah partai koalisi memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden, sementara nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, dan sejumlah tokoh lain terus beredar di bursa calon wapres.