Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, meminta proses penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka segera dilakukan. Ia berharap kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tidak berlangsung terlalu lama.
Habiburokhman menyebut dorongan untuk mempercepat pengisian jabatan tersebut bukan hanya berasal dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, sejumlah perwakilan fraksi partai politik di MPR juga memiliki pandangan serupa agar proses pergantian berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan.
"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua penginnya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, ya, enggak ada gaduh, dan cepat," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, meskipun konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wapres, prosesnya tetap perlu diselesaikan sesegera mungkin. Terlebih, posisi wapres memiliki tanggung jawab penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Habiburokhman juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa jabatan wapres bukan sekadar posisi pengganti apabila presiden berhalangan menjalankan tugas.
Baca Juga: Prabowo dan Sejumlah Menteri Kabinet Tiba di Istana Bogor
“Walaupun waktunya tenggat waktu 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan wapres bukan cuma ban serep,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, selama ini Prabowo dan Gibran turut membagi tanggung jawab dalam menjalankan agenda pemerintahan. Pembagian tugas tersebut termasuk kegiatan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Karena itu, kekosongan posisi wapres dalam waktu panjang dikhawatirkan dapat memengaruhi pembagian tugas pemerintahan, terutama ketika agenda Presiden cukup padat.
Terkait kemungkinan pengisian jabatan wapres dapat rampung pada akhir November 2026, Habiburokhman belum bersedia memastikan waktunya. Ia mengatakan, jadwal Sidang Paripurna MPR akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo.
Hal itu lantaran Sidang Paripurna MPR untuk menetapkan wapres pengganti nantinya akan langsung dilanjutkan dengan prosesi pelantikan.
“Saya nggak bicara dengan waktu, ya, tapi kalau soal waktu juga nanti akan disesuaikan. Kan Rapat Paripurna itu akan langsung, rapat paripurna sidang paripurna itu akan langsung di tindaklanjuti dengan pelantikan,” tuturnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kanan) memimpin rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, dan â tinda (Antara)