Bentuk 2 Tim, DPD Siap Dukung Siapa Pun Calon Wapres yang Diusulkan Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan siap mendukung siapa pun calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Sikap tersebut disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri.

Sultan menegaskan, DPD akan mendukung keputusan Presiden Prabowo terkait nama calon pengganti Wapres. Menurutnya, DPD memiliki kewajiban untuk ikut menyukseskan proses ketatanegaraan tersebut.

"Apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, DPD siap mendukung. Siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib mendukung," ujar Sultan.

Ia juga menegaskan kesiapan DPD untuk terlibat dalam setiap tahapan proses pengisian jabatan Wapres apabila dibutuhkan.

"DPD kapan pun diminta hadir akan hadir mendukung. Kewajiban DPD adalah menyukseskan," tegasnya.

DPD Bentuk Dua Tim

Dalam kesempatan tersebut, Sultan menjelaskan bahwa kelompok DPD telah memutuskan pembentukan dua tim untuk mendukung proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, tim yang beranggotakan 30 orang dari kelompok DPD untuk mengikuti dan mengawal proses pembahasan di MPR.

Kedua, panitia ad hoc yang beranggotakan delapan orang. Tim ini akan menangani berbagai hal terkait mekanisme dan persiapan proses pengisian jabatan Wapres.

Pembentukan kedua tim tersebut merupakan bagian dari langkah DPD dalam mempersiapkan keterlibatan lembaga tersebut dalam proses selanjutnya.

Proses Penggantian Wapres Menunggu Usulan Presiden

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR akan memilih Wapres untuk mengisi kekosongan jabatan dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

Dengan demikian, hingga saat ini proses penggantian Wapres masih memasuki tahap persiapan mekanisme dan pengusulan nama calon oleh Presiden.

DPD RI menyatakan siap mengambil bagian dalam menyukseskan seluruh tahapan tersebut hingga terpilihnya Wakil Presiden yang baru.

Baca Juga: MPR Gelar Rapat Gabungan Bahas 4 Agenda Penting, Jadwal Pemilihan Wapres hingga Verifikasi Calon Pengganti Gibran